RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Pembina AKSI Ahmad Dhani mengkhawatirkan revisi RUU Hak Cipta menyimpang dari harapan para komposer. Salah satu poin krusial dalam draf tersebut adalah potensi hilangnya kedaulatan pribadi pencipta atas karya ciptaannya.

Menurutnya, nasib para komposer Indonesia saat ini kian terpuruk karena polemik UU Hak Cipta yang tak kunjung usai. Dhani menyampaikan rasa kekhawatirannya tersebut saat berada pada Gedung Kemendikdasmen Jakarta Selatan, Rabu, 4 Maret 2026.

"Seandainya kita lengah sedikit saja, nasib komposer Indonesia tidak jauh berbeda pada tahun 2014–2024," katanya saat ditemui wartawan usai peresmian Piagam Resolusi Nasional Komposer Seluruh Indonesia di Gedung Kemendikdasmen.

Ia menegaskan, dalam industri musik, keinginan dan sikap setiap komposer terhadap penggunaan karya tidak bisa dipukul rata. Setiap pencipta memiliki pandangan dan kebijakan masing-masing terkait izin penggunaan lagu, khususnya untuk konser atau pertunjukan musik.

Ia mencontohkan sebagian pencipta membolehkan lagunya dibawakan tanpa izin, sementara lainnya mewajibkan izin terlebih dahulu. Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya menjadi hak pribadi pencipta.

Misalnya saja, Ariel NOAH dan Pongki Barata yang tidak mempermasalahkan jika lagunya dinyanyikan tanpa izin khusus dalam konser. "Tapi komposer senior seperti mas Fariz RM, hal seperti itu harus izin," ucapnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya regulasi yang menghormati perbedaan sikap para komposer. Salah satunya adalah tanpa menghilangkan hak eksklusif pencipta atas karya yang telah mereka hasilkan.

Sementara itu, Ketua Umum AKSI, Satriyo Yudi Wahono (Piyu Padi) menegaskan komposer Indonesia harus memiliki hak privat penuh atas karya-karyanya. Menurutnya, hak tersebut tidak boleh diambil alih, direduksi, maupun dipaksakan secara sembarangan.

"Maklumat ini sangatlah mendesak, dan urgent sekali. Kami ingin mengembalikan mandat atau kedaulatan dari para pencipta lagu untuk mendapatkan haknya," ujar Piyu.