RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bersama DPR RI menyamakan visi dan misi dalam upaya memperbaiki ekosistem perfilman nasional. Itu dilakukan melalui pembahasan sejumlah isu strategis, termasuk penguatan industri dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Jadi di dalam ini tadi kita bicarakan mengenai beberapa isu-isu strategis yang perlu ditangani duluan. Dan siapa-siapa yang kita mau gandeng untuk mewujudkan ini,” ujar Deputi Bidang Kreativitas Media Kemenekraf Agustini Rahayu usai mengikuti Rapat Panja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026. 

Rahayu mengatakan sejumlah isu strategis dibicarakan untuk menentukan pihak yang akan digandeng mewujudkan perbaikan tersebut. Menurutnya, langkah awal ini penting agar arah penguatan perfilman nasional memiliki kesepahaman bersama.

Ia menilai perkembangan film nasional sangat positif jika dilihat dari data statistik penonton tahun 2025. Ia menyebut perhitungan sementara menunjukkan jumlah penonton hampir mencapai 83 juta hingga saat ini.

“Tapi di yang hari ini aja udah hampir 83 juta, 82,9 lah gitu ya. Jadi itu sudah melebihi yang tahun lalu, bahkan lebih bagus dari saat sebelum pandemi,” katanya.  

Rahayu menyampaikan capaian tersebut sudah melampaui tahun sebelumnya bahkan lebih baik dibandingkan periode sebelum pandemi. Ia menegaskan angka tersebut masih berpotensi bertambah karena sejumlah film 2025 masih tayang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai perfilman nasional sangat menarik dan memiliki potensi ekonomi luar biasa. Ia menambahkan, saat ini Indonesia belum memiliki kawasan industri film terintegrasi seperti Hollywood atau Bollywood sehingga produksi harus berpindah-pindah lokasi.

Ia menjelaskan konsep kawasan film memungkinkan semua fasilitas produksi tersedia dalam satu area sehingga proses syuting lebih efisien. Menurut Lamhot, kawasan industri ini bisa dimiliki pemerintah maupun swasta dengan sistem sewa untuk para pembuat film.

“Ya maksud saya kan ini kan kalau kawasan itu kan berarti kan luasannya udah sama seperti kawasan industri. Jadi kalau misalnya ada gedung disitu. Jadi orang ketika bikin film yang membutuhkan gedung, ya nggak perlu kemana-mana,” ujarnya. 

Lamhot menekankan prinsip keadilan dan kompetisi sehat agar ekosistem perfilman nasional bisa tumbuh berkembang berkelanjutan. Ia menyoroti potensi perfilman menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, mirip anime di Jepang yang luar biasa.

“Tapi tadi satu persoalan-persoalan yang tadi saya bilang itu adalah prinsipnya kita bagaimana kita berprinsip keadilan. Kenapa keadilan? Karena hanya dengan berkompetisi sehatlah ekosistem perfilman kita ini bisa tumbuh dan berkembang,”ucapnya.