RRI.CO.ID, Nias Barat – Peraturan Daerah tentang Perubahan P-APBD 2026, Pemkab Nias Barat tetap memperhatikan sejumlah kewajiban daerah, antara lain sektor pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, belanja pegawai, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem serta pengendalian inflasi.
Hal itu dikemukakan Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu saat menyampaikan Nota Keuangan dan Nota Pengantar/Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Nias Barat di ruang rapat DPRD Nias Barat, Senin 28 September 2026.
"Di bidang pendidikan diperlukan peningkatan kualitas tenaga pendidik agar anak-anak Nias Barat memiliki daya saing yang semakin baik," ujarnya, Senin 28 September 2026.
Sementara di sektor kesehatan, lanjut Bupati Eliyunus, anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas.
Untuk infrastruktur, pemerintah daerah menargetkan pembangunan yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan menggerakkan perekonomian.
Adapun pemberdayaan ekonomi diarahkan agar petani, nelayan, pelaku UMKM serta generasi muda memperoleh ruang untuk bertumbuh dan berkembang.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan kita berharap membawa kita semakin dekat kepada cita-cita Nias Barat, yaitu mewujudkan Nias Barat yang Cerdas, Sejahtera dan Sehat,” ujar Eliyunus.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengakui bahwa proses penyusunan P-APBD 2026 berlangsung di tengah berbagai dinamika, mulai dari penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah pusat hingga persoalan administratif dan teknis.
Atas berbagai kekurangan dalam proses tersebut, Bupati Eliyunus menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan serta menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap pandangan, masukan dan kritik dalam proses pembahasan anggaran.
“Pemerintah daerah selalu terbuka, asal didasarkan pada hal-hal yang berbasis data dan kepentingan masyarakat. Itu harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, rapat paripurna DPRD Nias Barat dibuka Wakil Ketua II DPRD Nias Barat, Khamozaro Halawa, S.T, menyampaikan bahwa dari 20 anggota DPRD Nias Barat, seluruhnya telah hadir dan menandatangani daftar hadir sehingga rapat dinyatakan memenuhi ketentuan dan dibuka secara resmi serta terbuka untuk umum.
Khamozaro menjelaskan, rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan terkait perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah dilakukan sebelumnya.
Selanjutnya, Rancangan Perda tentang P-APBD 2026 akan memasuki tahapan pembahasan di tingkat komisi bersama perangkat daerah mitra kerja.
Khamozaro berharap seluruh proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan dokumen anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan Nias Barat.
Menutup penyampaiannya, Bupati Eliyunus mengingatkan seluruh pihak bahwa masyarakat akan menilai hasil kerja pemerintah dan DPRD dari perubahan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan mereka.
“Masyarakat akan mengingat apa yang berubah dalam kehidupan mereka. Setiap ketuk palu, kita meyakini ketukan itu akan menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Nias Barat yang telah dititipkan kepada kita dan itulah makna sesungguhnya dari pengabdian,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....