RRI.CO.ID, Nias Barat – Pemerintah Kabupaten Nias Barat mulai mematangkan langkah pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada 6 September 2026 lalu.
Data kerusakan dan kerugian kini diperiksa serta divalidasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas OPD yang digelar di Kantor BPBD Kabupaten Nias Barat, pada Jumat 18 September 2026 yang dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Nias Barat, Rosedi Daeli, SE., MM., mewakili PJ. Sekretaris Daerah Kab. Nias Barat.
Dalam arahannya, Rosedi menyampaikan petunjuk Bupati Nias Barat agar segera dibentuk tim pengkajian kebutuhan pascabencana dan tim ini bertugas memastikan data dampak banjir di lapangan benar-benar terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang ada perlu kita cek dan validasi bersama sehingga kerusakan, kerugian, serta kebutuhan pemulihan dapat dihitung secara jelas,” ujarnya.
Pendataan dilakukan oleh OPD sesuai bidang masing-masing seperti dinas PUPR menangani data kerusakan jalan dan jembatan, Dinas PKPLH sektor perumahan dan permukiman, DKPP untuk pertanian dan peternakan, serta OPD terkait lainnya untuk perdagangan dan UMKM, kesehatan, pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas umum.
Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Setiap OPD juga diminta menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemulihan serta menghitung estimasi kerugian masyarakat, termasuk kerusakan rumah, lahan pertanian dan ternak terdampak.
Pendataan mengacu pada instrumen standar BNPB yang mencakup kerusakan fisik dan kerugian ekonomi pada sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta lintas sektor.
Hasil validasi akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi bahan pendukung usulan pemulihan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BNPB, serta Pemerintah Pusat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....