RRI.CO.ID, Nias Barat - Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., M.M., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Nias Barat melanjutkan agenda maraton koordinasi pemerintah daerah di Jakarta dengan menyambangi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Nias Barat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap sektor perdagangan dan perekonomian daerah.
Kehadiran Bupati Nias Barat diterima langsung Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., serta Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik, Sri Sugy Atmanto, S.E., M.M., untuk membahas sejumlah kebutuhan strategis yang dinilai penting bagi penguatan ekonomi masyarakat Nias Barat.
Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan lima aspirasi konkret yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat, yakni revitalisasi Pasar Mandrehe Tahun Anggaran 2027, pembangunan Pasar Sitolubanua, penguatan distribusi dan logistik daerah, pengembangan pemasaran serta perdagangan digital, dan pembentukan Focal Point Kemendag-Pemkab Nias Barat.
Penguatan sarana perdagangan dan konektivitas distribusi tersebut diharapkan mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha sekaligus menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih tertata.
Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Nias Barat, yakni CERAH (Cerdas, Sejahtera, dan Sehat) terutama dalam membangun masyarakat yang cerdas memanfaatkan peluang ekonomi dan sejahtera melalui penguatan aktivitas perdagangan daerah.
Bupati Eliyunus menegaskan, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berhenti pada peningkatan produksi. "Hasil pertanian dan produk masyarakat harus memiliki akses pasar, pengemasan yang lebih baik, dukungan teknologi, serta rantai distribusi dan logistik yang sehat agar nilai tambah tidak keluar dari daerah," ujarnya, Kamis 10 September 2026.
Karena itu, Pemkab Nias Barat mendorong agar intervensi pemerintah pusat mencakup seluruh mata rantai perdagangan, mulai dari desa hingga pasar nasional. Pendekatan tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak sekadar menjadi produsen bahan mentah, tetapi mampu mengembangkan produk, memperluas pemasaran, dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Bupati Eliyunus juga memastikan aspirasi tersebut akan terus dikawal melalui kolaborasi dan komunikasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat.
"Upaya mengetuk pintu kementerian, menurut Bupati, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk membuka lebih banyak peluang pembangunan bagi masyarakat," ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....