RRI.CO.ID, Nias Barat - Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan standar pelayanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat, Salome Waruwu, S.I.P., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan standar pelayanan difokuskan pada tiga jenis layanan yang paling banyak diajukan masyarakat.

"Ada tiga jenis layanan yaitu Layanan permohonan bantuan pengaturan, penjagaan, dan rekayasa lalu lintas, Layanan penerbitan rekomendasi penggunaan ruang manfaat jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, serta Layanan penerbitan persetujuan teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)," ujarnya, Senin 27 Juli 2026.

Sementara itu, Plt. Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat, Hiburan Halawa, S.T., M.Eng., mengapresiasi pelaksanaan FGD sebagai bentuk komitmen Dinas Perhubungan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik melalui penyusunan standar pelayanan yang partisipatif.

Ia menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya pengguna layanan, sehingga standar yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam setiap kegiatan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas agar pelaksanaannya berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Organisasi Setda Oktoriyanto Elisman Gulo, S.H., M.M., Plt. Kepala Dinas Pariwisata Sinema Zai, Akademisi STTAM Budieli Hia, M.Th, Sekretaris Dinas Pendidikan Desieli Halawa, Kabid PKAPD Dinas PMD Penieli Waruwu, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, Satpol PP, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, insan pers/media online, serta jajaran ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat.