RRI.CO.ID, Gunungsitoli - Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa 14 Juli 2026. Didampingi Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Gunungsitoli, kehadiran ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel demi pelayanan masyarakat.

Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., dalam sambutannya berharap alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2027 untuk Sumatera Utara tetap setara dengan alokasi Tahun 2026. Hal ini krusial guna mempercepat rehabilitasi daerah terdampak bencana. “Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk mengelola dana tersebut secara akuntabel dan terbuka terhadap proses monitoring serta evaluasi,’ ujar Gubsu.

Bobby mengimbau seluruh kepala daerah agar memanfaatkan tambahan anggaran secara tepat sasaran, baik melalui pembangunan fisik maupun program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta terus memperkuat sinergi dalam mempercepat rehabilitasi dan pembangunan di daerah terdampak bencana.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Gunungsitoli berkomitmen untuk terus mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Kepala Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam Sumatera Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari, S.I.K., S.H., M.H., Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas H. Panjaitan, M.Ec.Dev., Tim Monitoring dan Asistensi Kementerian Dalam Negeri Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., serta para kepala daerah atau perwakilan, Inspektur, Kepala BPBD, Kepala BPKAD, dan unsur perangkat daerah dari kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara.