RRI.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Sosial menegaskan pentingnya netralitas data penerima bantuan sosial/Bansos pasca Pemilihan Kepala Desa/Pilkades. Subjektivitas dan muatan politik dikhawatirkan memengaruhi validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional/DTKS.

Penyuluh Sosial Dinas Sosial Nias Utara Fitri Agustiani Waruwu mengatakan, untuk mencegah hal itu pihaknya melakukan koordinasi dan edukasi langsung ke pemerintah desa dan masyarakat.

“Terhadap kekhawatiran adanya subjektivitas atau muatan politik pasca pemilihan kepala desa dalam menentukan penerima bansos, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial memberikan penjelasan dan pendekatan langsung kepada pemerintah desa dan masyarakat,” ujar Fitri, Kamis, 18 Juni 2026.

Fitri menambahkan, Dinas Sosial juga meminta pemerintah desa mengesampingkan kepentingan politik. Data bansos menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar warga yang benar-benar membutuhkan.

“Pemerintah desa diimbau untuk mengesampingkan urusan politik terlebih dahulu, mengingat data bansos menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan,” tegasnya.

Dengan afirmasi positif ini, Dinas Sosial Nias Utara berharap proses pemutakhiran DTKS oleh desa berjalan objektif dan tepat sasaran, tanpa dipengaruhi dinamika Pilkades di wilayah masing-masing.