Reses Anggota DPD RI Provsu, Bahas APBN, DD hingga Inflasi

RRI.CO.ID, Gunungsitoli - Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara, K.H. Muhammad Nuh, M.S.P melakukan reses atau kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan focus utama pada isu APBN, Dana Desa dan Pengendalian Inflasi pada Selasa 5 Mei 2026 yang disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H.

Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari tugas Komite IV DPD RI yang membidangi pengawasan APBN, perpajakan, perbankan, perdagangan, dan koperasi. Dalam kunjungannya di kota Gunungsitoli, Muhammad Nuh menanggapi berbagai isu yang disampaikan dan menyatakan akan menampung seluruh masukan sebagai bahan pembahasan dan tindak lanjut di tingkat pusat.

“Kami ditugaskan untuk turun langsung ke daerah guna menyerap aspirasi, melihat kondisi riil, serta mengidentifikasi berbagai terobosan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat. Apa yang disampaikan hari ini akan kami bawa dan koordinasikan di tingkat pusat,” ujarnya.

‎Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H sambut Reses DPD RI, dengan membahas hambatan dalam percepatan pembangunan yang bergantung dari APBN, Dana Desa hingga Dampak Inflasi Daerah. Selain itu, terdapat juga sesi dialog yang dipimpin oleh Sekda, sejumlah perwakilan OPD dan pemangku kepentingan yang turut menyampaikan berbagai isu strategis, diantaranya Usulan kenaikan gaji ASN serta tingginya harga tiket pesawat, Permasalahan keterbatasan akses air bersih di beberapa wilayah, Terkait dana desa yang mengalami pemotongan hingga 58% serta kendala penyelesaian pembangunan kantor desa akibat pembatasan regulasi, serta Kenaikan harga Dexlite yang berdampak pada operasional alat berat pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup.

‎‎Ia menegaskan komitmen DPD RI dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, serta mendorong penguatan otonomi daerah hingga ke tingkat desa.

‎‎“Kami mendengar langsung apa yang dirasakan daerah dan kami siap menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pusat, serta akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan secara proporsional,” kata Muhammad Nuh.

Muhammad Nuh juga mencatat bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah turut memberikan dampak terhadap dinamika harga kebutuhan pokok yang berpotensi memicu inflasi di daerah, sehingga perlu menjadi perhatian bersama dalam perumusan kebijakan agar tetap tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat.