Pemkab Nias Barat Terima Bantuan Dampak Bencana Hidrometeorologi

RRI.CO.ID, Nias Barat - Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nias Barat menerima bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana hidrometeorologi Siklon Senyar tahap II, di Pendopo Bupati Nias Barat pada Selasa 3 Maret 2026 sore.

Bantuan yang diterima sebesar Rp1.260.000.000, diperuntukkan bagi 59 kepala keluarga (KK) dengan rincian 34 KK kategori rusak ringan masing-masing Rp15.000.000 dan 25 KK kategori rusak sedang masing-masing Rp30.000.000.

Bantuan tersebut diserahkan oleh perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Nelwan Harahap selaku Direktur Direktorat Penanganan Darurat Wilayah III.

Saat diwawancarai RRI, Nelwan mengatakan pemanfaatan dana sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

“Pemanfaatan dana ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat penerima manfaat, 25 persen nanti untuk upah tukang dan 75 persen untuk material,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pendataan berlangsung cukup lama melalui tahapan verifikasi dan validasi oleh tim BNPB, serta telah dilakukan uji publik untuk memastikan data penerima benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih membuka peluang usulan tambahan bagi warga terdampak hingga 31 Maret 2026.

“Tadi juga sudah dibuka sampai 31 Maret ini, masih bisa kita buat usulan seandainya masih ada warga yang terdampak,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto atas gerak cepat penanganan bencana di lapangan.

Salah seorang penerima manfaat kategori rusak ringan, Foanöita Halawa, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut.

“Sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tergerak hati saya untuk kembali merehab rumah saya yang terdampak bencana,” ucapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri secara daring dan luring oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, perwakilan kementerian/lembaga, serta para bupati dan wali kota dari wilayah terdampak bencana lainnya.