Bupati Nias Utara Hadiri Rakor Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

RRI.CO.ID, Jakarta - Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal yang di laksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPD) RI, Jakarta. Rabu, 25 Februari 2026.

Pada rapat koordinasi ini, Bupati Nias Utara yang mewakili 30 Kepala Daerah 3T menyampaikan beberapa hal, yaitu berharap agar upah atau gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diambil alih oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang brilian dan bagaikan emas bagi daerah-daerah tertinggal.

Lebih lanjut, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan bahwa mereka bersama 29 kepala daerah dari wilayah tertinggal ingin melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, alangkah baiknya kami daerah tertinggal ini dapat diakses oleh Pak Menteri untuk bisa kami beraudiensi, ketemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Audiensi tersebut penting karena menyangkut persoalan prinsip pembangunan nasional. Karena isu daerah tertinggal juga telah masuk dalam poin keenam Asta Cita Presiden yang menjadi prioritas pemerintahan.

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tertinggal seperti Nias Utara. Ia berharap bahwa dengan adanya program-program seperti Makan Bergizi Gratis, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dan daerah lainnya.

Hadir pada rapat koordinasi ini Mendes PDT RI, Wakil Mendagri Ahmad Wiyagus, Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Taufik Madjid, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Kementerian PU Bob Arthur Lombogia, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Perwakilan Kementerian Keuangan, Pejabat tinggi madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT RI dan Para Bupati Daerah berstatus Tertinggal.