Digipay Sebagai Motor Digitalisasi Transaksi Pemerintah Kepulauan Nias

KBRN, Gunungsitoli: Di era digital yang terus berkembang, Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Digitalisasi bukan hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi telah menjadi strategi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah Digipay, sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung transaksi belanja pemerintah secara nontunai melalui sistem marketplace yang terintegrasi dengan mekanisme pembayaran elektronik.

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, KPPN Tipe A2 Gunungsitoli Josua Henriko Tua Sihombing menjelaskan Digipay bukan sekadar aplikasi, melainkan sebuah ekosistem digital pengadaan yang mengubah paradigma pengadaan barang dan jasa pemerintah, Rabu (1/10/2025). Dengan integrasi langsung ke sistem pelaporan keuangan seperti SAKTI, Digipay menjawab berbagai tantangan klasik seperti birokrasi yang panjang, potensi penyimpangan, serta keterbatasan akses bagi pelaku usaha kecil. Platform ini memungkinkan satuan kerja pemerintah untuk melakukan transaksi secara cepat, aman, dan terdokumentasi secara digital. Di sisi lain, Digipay juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah tanpa harus melalui proses birokratis yang rumit atau biaya pendaftaran yang tinggi.

Wilayah kerja KPPN Gunungsitoli, yang mencakup seluruh Kepulauan Nias, menjadi contoh nyata bagaimana digitalisasi dapat diterapkan secara strategis di daerah dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang kompleks.Dengan kondisi wilayah yang terdiri dari pulau-pulau terpisah, akses internet yang belum merata, serta literasi digital yang masih rendah, penerapan Digipay di Kepulauan Nias bukanlah hal yang mudah.

Namun, justru di tengah keterbatasan itulah, semangat transformasi digital menemukan makna yang lebih dalam. Sejak awal tahun 2023, KPPN Gunungsitoli telah mengambil peran aktif sebagai fasilitator, katalisator, dan motor penggerak dalam mendorong pemanfaatan Digipay oleh satuan kerja dan pelaku usaha lokal

Berbagai langkah strategis telah ditempuh secara sistematis oleh KPPN Gunungsitoli untuk memastikan keberhasilan implementasi Digipay, antara lain:

·         Sosialisasi kebijakan dan regulasi, serta penandatangan MoU terkait penggunaan Digipay kepada seluruh satuan kerja.

·         Pelatihan teknis bagi operator satuan kerja dan penyedia barang/jasa agar memahami alur transaksi digital.

·         Pendampingan intensif dalam proses registrasi, transaksi, dan pelaporan.

·         Koordinasi dengan bank mitra untuk memastikan integrasi sistem pembayaran berjalan lancar dan aman.

Langkah-langkah ini menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data Digipay Satu per 31 Agustus 2025, tercatat sebanyak 28 satuan kerja telah aktif menggunakan Digipay, dengan jumlah transaksi mencapai 809 transaksi dan total nilai sebesar Rp168.870.511.

Salah satu dampak paling signifikan dari implementasi Digipay adalah terbukanya akses pasar pemerintah bagi pelaku UMKM lokal. Di wilayah seperti Kepulauan Nias, yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar formal, Digipay menjadi jembatan yang menghubungkan pelaku usaha dengan peluang ekonomi baru.Sebanyak 34 pelaku UMKM lokal telah bergabung sebagai penyedia barang/jasa dalam platform Digipay. Mereka kini dapat langsung berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, yang selama ini dianggap eksklusif dan sulit dijangkau. Ini merupakan langkah besar dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan ekosistem usaha kecil di daerah.

Meski capaian Digipay cukup positif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dua isu utama yang dihadapi adalah literasi digital yang rendah, terutama di kalangan satuan kerja dan penyedia barang/jasa dan keterbatasan jaringan internet, khususnya di wilayah terpencil seperti Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, KPPN Gunungsitoli telah menyelenggarakan asistensi digital bulanan, menyusun panduan praktis penggunaan Digipay yang mudah dipahami, serta menjalin kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan konektivitas pelaksanaan transaksi digital.

Komitmen KPPN Gunungsitoli dalam mendorong digitalisasi transaksi tidak berhenti pada aspek teknis. Pendekatan yang digunakan bersifat strategis dan berkelanjutan, dengan menjalin kerja sama aktif bersama bank mitra layanan pembayaran digital. Kolaborasi ini mencakup integrasi sistem pembayaran agar transaksi berjalan lancar dan aman, dukungan teknis bagi satuan kerja dan penyedia barang/jasa serta penyusunan strategi bersama untuk memperkuat literasi digital dan memperluas cakupan pemanfaatan Digipay. Melalui sinergi ini, KPPN Gunungsitoli berupaya membangun ekosistem transaksi pemerintah yang inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Digipay bukan hanya alat transaksi, tetapi juga simbol perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan negara. Di tangan KPPN Gunungsitoli, Digipay menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran yang modern, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, Digipay diharapkan menjadi standar baru belanja pemerintah yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah 3T seperti Kepulauan Nias. Transformasi digital bukan sekadar tentang teknologi, tetapi tentang keadilan akses, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan tata kelola pemerintahan. (Josua Henriko Tua Sihombing, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, KPPN Tipe A2 Gunungsitoli)