RRI.CO.ID, Nias Utara – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara Elianus Harefa menjelaskan mekanisme perubahan data desil bagi penerima bantuan sosial. Masyarakat yang merasa peringkat desilnya tidak sesuai diminta aktif melapor ke pemerintah desa untuk dilakukan pemutakhiran data.

Elianus Harefa mengatakan, banyak masyarakat mempertanyakan perubahan peringkat desil mereka, misalnya dari desil 1-5 menjadi desil 6 ke atas, yang berdampak pada status penerimaan bansos.

"Jika data desil tidak sesuai atau telah mengalami perubahan kondisi ekonomi, masyarakat bisa melapor ke Kepala Desa,” ujar Elianus, Kamis, 7 Mei 2026.

Proses pemutakhiran data, lanjut Elianus, akan difasilitasi oleh operator SIKS-NG atau penginput data di tingkat desa/kelurahan. Untuk pengajuan perubahan, masyarakat wajib menyiapkan dokumen pendukung berupa Kartu Keluarga (KK) terbaru, foto rumah atau kondisi fisik tempat tinggal saat ini, serta dokumen lain yang diminta pihak desa.Kadis Sosial menegaskan, pemerintah desa hanya bersifat menginput data.

“Penentuan akhir peringkat desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemeringkatan desil ini dilakukan secara berkala, yaitu sekali dalam 3 bulan,” jelas Elianus.

Hal ini sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Elianus berharap masyarakat aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi atau ketidaksesuaian data ke pihak desa agar operator dapat menginput data terbaru ke dalam sistem.

“Dengan data yang akurat, peringkat desil akan menyesuaikan dengan kriteria penerima bansos yang sebenarnya,”kata, Elianus.

Sementara itu, warga Nias Utara Asalsatu Zega meminta pemerintah desa aktif mengimbau warganya melapor jika desilnya berubah.

"Pendataan warga tersebut harus sesuai kenyataan di lapangan. Tujuannya agar penerima bantuan sosial tepat sasaran. Jangan sampai yang miskin tidak menerima bantuan sosial," ucap, Asalsatu.