RRI.CO.ID, Nias Utara – Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara.

Beberapa desa bahkan terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi.

Hal itu disampaikan Asisten Bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara, Evorianus Harefa, dalam dialog bersama RRI Gunungsitoli.

"Kendala utama ada di lahan. Beberapa desa di Nusantara mengalami kesulitan karena kondisi geografis dan kontur tanah sulit, seperti di Banua Sibohou 1, Alasa. Ada juga karena tidak ada warga yang bersedia menghibahkan tanah, atau lokasi hibah yang tersedia tidak strategis untuk perkembangan koperasi," ujar, Evorianus, Kamis,30 Juli 2026.

Ia menyebut muncul kekhawatiran baru terkait Dana Desa. Karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan, desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai gagal dibangun akibat kendala lahan.

"Kami sudah melaporkan kendala ini ke Kementerian Koperasi. Harapannya ada kebijakan baru dari pusat, misalnya memodifikasi luas bangunan, mengurangi ukuran lahan, atau opsi pembuatan bangunan bertingkat," ujarnya.

Evorianus menekankan, pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan dapat berjalan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odo Baeha, menegaskan peran dinas sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

"Dinas Koperasi/UKM dan Dinas PMD menjadi ujung tombak awal. Tapi pengembangan KDNP tidak bisa hanya mengandalkan satu-dua dinas," kata Odorianus.

Ia merujuk Instruksi Presiden No. 9 yang mewajibkan kolaborasi lintas OPD. Dinas Pertanian diminta menampung hasil tani, sementara Dinas Perikanan dan Kelautan menampung hasil nelayan.

"Pemkab dan dinas terkait di Nias Utara berkomitmen terus berkolaborasi demi pengembangan usaha koperasi secara berkelanjutan," pungkasnya.

Dengan skema saat ini, keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar-lembaga, baik di tingkat desa maupun OPD di kabupaten.