Wagub Papua Selatan Kecewa Anggaran Dipotong Hambat Pembangunan

KBRN, Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Ia menilai pemotongan anggaran sangat memberatkan, mengingat Provinsi Papua Selatan yang baru berusia tiga tahun masih membutuhkan banyak dukungan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Paskalis dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), dan sejumlah perwakilan gubernur di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senin (28/4/2025). "Kita kecewa, kita dapat APBD sangat kecil," ujarnya.

"Kalau dipangkas lagi, berarti kita langsung lemah, kami ini otonomi baru. Masa kita baru lahir, harus lomba lari dengan yang lahir lima tahun lalu? Saya minta pertimbangan itu," ujar Paskalis.

Menurutnya, tahun ini Papua Selatan semula menerima dana transfer sebesar Rp1,28 triliun. Namun, setelah adanya kebijakan efisiensi, jumlah tersebut turun menjadi Rp1,13 triliun.

"Terpotong Rp150 miliar, akibat revisi anggaran itu, pembangunan fisik langsung menjadi kosong karena Dana Alokasi Khusus (DAK) kosong. Pertanyaan kita, kenapa Dana Khusus dan dana Otsus pun ikut terpotong? Rasanya naif," ujarnya mengeluhkan.

Paskalis menegaskan bahwa DAK tersebut sangat diperlukan untuk pembangunan fasilitas vital seperti kantor pemerintahan dan rumah dinas. Pemangkasan ini berdampak pada tertundanya pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat di provinsi baru tersebut.

Ia juga menyoroti Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, yang menurutnya telah mengesampingkan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. "Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri ini menggugurkan semangat UU Otonomi Khusus, kami semua sangat kecewa," ujarnya mengakhiri.