Pemkab Gorontalo Integrasikan Proses Perencanaan hingga Pelaporan Program OPD

RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengintegrasikan mekanisme perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) menyusul penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.

Hal tersebut dibahas dalam rapat pembahasan prosedur teknis perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan yang dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, di Ruang Dulohupa Kantor Bupati Gorontalo, Kamis 27 Agustus 2026.

Sugondo mengatakan, penerapan struktur baru membutuhkan penyatuan mekanisme kerja serta penguatan koordinasi antarbagian. Menurutnya, integrasi tersebut diperlukan agar proses perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memiliki pembagian tugas yang jelas.

“Hadirnya Bagian Perencanaan dan Keuangan bertujuan untuk mempertegas tata kelola perencanaan hingga mekanisme penagihan dan pertanggungjawaban keuangan, baik yang bersifat rutin seperti gaji, TPP, honorarium, maupun kegiatan pengadaan barang dan jasa,” ujar Sugondo.

Sugondo menekankan agar penyusunan perencanaan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri di setiap bagian. Masing-masing bagian di lingkungan Setda berperan menyediakan dan menginput data mentah perencanaan program, yang selanjutnya dihimpun serta diselaraskan oleh Bagian Perencanaan sebagai eksekutor utama dokumen perencanaan.

Dalam pengelolaan anggaran, ia meminta mekanisme pertanggungjawaban dipilah secara transparan antara kegiatan rutin dan nonrutin, khususnya pengadaan barang dan jasa. Penataan sumber daya manusia pada Bagian Perencanaan dan Keuangan juga akan diarahkan pada personel internal yang telah memahami sistem tata kelola keuangan daerah.

Selain tata kelola anggaran dan telaah staf, rapat turut membahas penataan serta pemanfaatan ruang kerja di gedung Setda untuk mendukung produktivitas aparatur sipil negara.

Melalui penerapan mekanisme kerja berdasarkan SOTK baru, Pemkab Gorontalo berharap tata kelola perencanaan, keuangan, dan pelaporan semakin terintegrasi sekaligus memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah daerah.