Keterbukaan Informasi Kebencanaan Jadi Fokus BPBD Gorontalo

RRI.CO.ID.GORONTALO – Informasi kebencanaan tidak hanya menjadi kebutuhan pemerintah dalam mengambil keputusan, tetapi juga menjadi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui kondisi dan perkembangan situasi di wilayah terdampak. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengelolaan informasi publik melalui peningkatan kapasitas aparatur.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan BPBD Provinsi Gorontalo dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Pohuwato, Rabu-Kamis, 19–20 Agustus 2026.

Pantauan PPID BPBD Gorontalo, kegiatan berlangsung di Oma Caffe, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Acara dibuka langsung Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Mohamad Trizal Entengo.

Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi seluruh perangkat daerah, khususnya PPID, untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola informasi publik sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

BPBD Provinsi Gorontalo diwakili Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo, Ismail Abd. Bau, didampingi Pengelola Data Pusdalops, Anton Taib Saleh.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, melalui Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo, Ismail Abd. Bau, mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus terus diperkuat, terutama di lingkungan BPBD yang mengelola data dan informasi kebencanaan.

“Pengelolaan informasi yang baik menjadi fondasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. BPBD akan berkomitmen menghadirkan informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Ismail Abd. Bau, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, sinergi antara PPID dan seluruh unit kerja sangat diperlukan agar ketersediaan data dapat terjaga dengan baik. Informasi kebencanaan memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, mulai dari laporan kejadian bencana, perkembangan situasi di lapangan, hingga upaya penanganan dan mitigasi.

Melalui Bimtek dan Sosialisasi Monev hari pertama, peserta mendapatkan pembekalan dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Gorontalo mengenai pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, serta penyebarluasan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain menjadi ajang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas layanan informasi di masing-masing perangkat daerah.

BPBD Provinsi Gorontalo menambahkan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan terpercaya.