Prof Amir Halid Dorong Layanan Pajak Kendaraan Menjangkau Desa

RRI.CO.ID, Gorontalo — Pakar ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Amir Halid, mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo memperluas layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga ke wilayah perdesaan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama jika masih terdapat tingginya jumlah kendaraan yang belum menunaikan kewajiban pajaknya.

Prof. Amir mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Samsat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Ia menilai strategi jemput bola melalui operasi gabungan, razia kepatuhan pajak di jalan, hingga layanan Samsat Keliling sudah cukup membantu masyarakat.

Namun, menurutnya, pelayanan tersebut perlu diperluas hingga ke desa dan wilayah perkebunan.

“Upaya strategi inovasinya, terutama jemput bola, strategi pelayanan langsung mulai dari operasi gabungan, razia kepatuhan pajak di jalan, program Samsat Keliling, saya lihat sudah cukup bagus,” ujar Prof. Amir, kepada RRI, Rabu 12 Agustus 2026.

Ia menduga masih banyak kendaraan yang belum membayar pajak berada di wilayah perdesaan dan digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Kendaraan tersebut, kata dia, antara lain digunakan untuk aktivitas perkebunan maupun kegiatan usaha lainnya.

Karena itu, Prof. Amir mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan pelayanan yang terpusat di wilayah perkotaan.

Menurutnya, layanan pembayaran pajak kendaraan perlu lebih aktif mendatangi masyarakat di desa melalui sistem pelayanan langsung atau jemput bola.

“Layanan langsung ini harus ditingkatkan sampai ke sana, ke desa,” katanya.

Prof. Amir menilai perluasan layanan hingga tingkat desa dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah memiliki data yang lebih akurat mengenai kendaraan yang belum membayar pajak, sehingga kebijakan dan strategi penagihan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.