RRI.CO.ID, Gorontalo – Tingginya harga beras dan minyak goreng di Provinsi Gorontalo menjadi sorotan berbagai pihak. Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo menilai disparitas harga pangan tersebut merupakan persoalan pelayanan publik yang memerlukan respons cepat dari pemerintah. Di sisi lain, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo menyebut kenaikan harga dipengaruhi faktor distribusi dan pasokan, serta memastikan tidak terjadi kelangkaan komoditas di pasar.

Dalam artikelnya, Ombudsman mengungkapkan berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras di pasar modern Gorontalo dan minyak goreng di pasar tradisional sempat berada pada posisi tertinggi secara nasional pada periode 20–22 Juli 2026. Menurut Ombudsman, kondisi tersebut menunjukkan masyarakat Gorontalo menanggung beban harga kebutuhan pokok yang lebih tinggi dibanding sejumlah daerah lain sehingga perlu dievaluasi dari sisi efektivitas pengendalian harga, stabilisasi pasokan, koordinasi antarinstansi, dan tata niaga komoditas strategis.

Ombudsman juga menilai keterjangkauan pangan merupakan bagian dari pelayanan publik. Karena itu, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai penyebab tingginya harga sekaligus langkah konkret pemerintah dalam mengatasinya.

Menanggapi hal tersebut, Pengawas Perdagangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, Rizaldy Lihawa, mengatakan pihaknya melihat kondisi yang terjadi sebagai fluktuasi harga yang dipengaruhi berbagai faktor, bukan semata-mata karena kelangkaan barang.

Menurut Rizaldy, musim kemarau berkepanjangan berdampak pada produksi beras sehingga pasokan dari daerah pemasok, terutama Sulawesi Selatan, menjadi tidak stabil. Sementara minyak goreng masih bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa sehingga distribusinya turut memengaruhi harga di Gorontalo.

Selain itu, antrean panjang kendaraan pengangkut untuk memperoleh BBM solar juga dinilai memperlambat distribusi barang dari luar daerah dan berpengaruh terhadap biaya logistik.

Meski terjadi kenaikan harga, Rizaldy memastikan stok beras maupun minyak goreng di Gorontalo masih tersedia. Kumperindag bersama pemerintah kabupaten dan kota terus memantau perkembangan harga, berkoordinasi dengan distributor, serta menggandeng Satgas Pangan Polda Gorontalo untuk memastikan pasokan tetap aman.

"Kami meminta komitmen seluruh distributor agar ketersediaan barang tetap terjaga. Yang paling penting jangan sampai terjadi kekosongan komoditas di pasar karena itu bisa memicu kenaikan harga yang lebih tinggi," ujarnya kepada RRI, Senin 3 Juli 2026.

Sebagai langkah pengendalian inflasi, Kumperindag juga telah menyiapkan pelaksanaan pasar murah bersubsidi hingga akhir tahun. Program tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan.

Dengan adanya perbedaan sudut pandang tersebut, persoalan disparitas harga pangan di Gorontalo menjadi perhatian bersama. Ombudsman mendorong evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pengendalian harga sebagai bagian dari pelayanan publik, sementara pemerintah daerah menegaskan bahwa upaya menjaga pasokan dan stabilisasi harga terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.