RRI.CO.ID, Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo mulai mematangkan strategi pelaksanaan program pengawasan untuk Semester II Tahun 2026 melalui Rapat Evaluasi Kedivisian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Semester I. Forum tersebut menjadi momentum menyusun langkah yang lebih efektif setelah mengevaluasi capaian dan berbagai tantangan pelaksanaan program pada enam bulan pertama tahun ini.

Rapat yang digelar di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kamis (23/7/2026), dipimpin Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Moh. Fadjri Arsyad. Kegiatan diikuti Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, serta Kepala Subbagian dan/atau Koordinator Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Fadjri mengatakan evaluasi bukan sekadar mengukur capaian administrasi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah seluruh jajaran Bawaslu dalam menghadapi program kerja pada Semester II.

"Pertemuan secara langsung ini penting untuk memberikan energi positif sekaligus mendorong daya kerja kita dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Badan Pengawas Pemilu di masing-masing wilayah. Capaian kinerja tidak hanya diukur secara individu, tetapi merupakan hasil kerja kolektif kelembagaan," ujar Fadjri.

Baca juga: Fadjri: Akurasi Data Jadi Kunci Kredibilitas Pengawasan Bawaslu

Dalam rapat tersebut, peserta mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan selama Semester I, mulai dari kegiatan pencegahan dan partisipasi masyarakat, kualitas konsolidasi dan pelaporan data, pengembangan Kampung Pengawasan dan Pojok Pengawasan, kerja sama dengan para pemangku kepentingan, hingga pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Selain mengevaluasi capaian, forum juga membahas penyamaan persepsi terkait klasifikasi program dan pelaporan kegiatan. Kesamaan pemahaman dinilai penting agar setiap aktivitas yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat terdokumentasi secara tepat, terukur, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan selanjutnya.

Menurut Fadjri, hasil evaluasi Semester I harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada Semester II. Ia menilai koordinasi dan komunikasi antarsatuan kerja menjadi faktor penting agar seluruh program berjalan lebih efektif serta mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan pencegahan dan pengawasan partisipatif di Provinsi Gorontalo.

"Walaupun terdapat keterbatasan, kita harus tetap menunjukkan eksistensi kerja dan memaksimalkan kerja-kerja pengawasan. Apa yang masih menjadi kekurangan pada Semester I harus menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan program pada Semester II dapat lebih maksimal," pungkasnya.