RRI.CO.ID, GORONTALO – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad menegaskan bahwa akurasi data dan ketelitian pelaporan menjadi fondasi utama dalam menjaga kredibilitas pengawasan Pemilu. Karena itu, seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota diminta memastikan setiap data yang disampaikan telah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan tersebut disampaikan Fadjri saat memimpin Rapat Evaluasi Kedivisian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Semester I serta Penyusunan Rencana Program Semester II Tahun 2026 bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kamis (23/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Fadjri menekankan pentingnya membangun kesamaan persepsi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program pencegahan, partisipasi masyarakat, kehumasan, serta pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Menurutnya, keseragaman pemahaman akan menghasilkan data dan laporan yang lebih akurat sekaligus memudahkan proses evaluasi di tingkat nasional.

Ia mengingatkan bahwa setiap laporan yang disampaikan secara berjenjang hingga Bawaslu RI harus melalui proses pemeriksaan secara cermat. Tidak hanya mencantumkan jumlah kegiatan, laporan juga harus menjelaskan jenis kegiatan, waktu dan lokasi pelaksanaan, serta output yang dihasilkan sehingga memiliki dasar yang kuat apabila sewaktu-waktu diperlukan klarifikasi.

"Poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah, sebelum menyampaikan laporan ke Bawaslu, data harus diperhatikan, dikoreksi, dan diteliti terlebih dahulu. Ketika kita menemukan data yang janggal atau berbeda, kita harus memiliki keterangan dan penjelasan yang jelas," tegas Fadjri.

Selain akurasi data, Fadjri juga menyoroti pentingnya ketepatan dalam mengklasifikasikan setiap program kerja. Menurutnya, kegiatan pencegahan, partisipasi masyarakat, maupun kehumasan harus ditempatkan pada kategori pelaporan yang sesuai agar capaian kinerja dapat terbaca secara utuh dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam proses evaluasi.

Ia juga memberi perhatian terhadap pelaksanaan program Kampung Pengawasan dan Pojok Pengawasan. Menurut Fadjri, kedua program tersebut tidak boleh berhenti pada aspek seremonial atau keberadaan fasilitas fisik semata, tetapi harus benar-benar menjadi ruang interaksi antara Bawaslu dan masyarakat.

"Pojok Pengawasan adalah ruang yang disiapkan atau disediakan oleh Bawaslu sebagai ruang literasi, ruang diskusi, sekaligus ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Intinya, Pojok Pengawasan menjadi wadah untuk mendekatkan Bawaslu dengan publik," jelasnya.

Dalam evaluasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026, Fadjri menyampaikan bahwa hasil pengawasan Bawaslu se-Provinsi Gorontalo secara umum memperoleh apresiasi dari Bawaslu RI. Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama pelaksanaan uji petik sebagai bentuk pengawasan mandiri dan penyampaian saran perbaikan secara tertulis kepada KPU.

Menurutnya, hasil pengawasan akan memiliki nilai lebih apabila didukung dokumen yang lengkap serta analisis yang mampu menjelaskan setiap perubahan data pemilih, termasuk terhadap pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.

Menutup arahannya, Fadjri berharap evaluasi Semester I menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pelaporan pada Semester II Tahun 2026. Ia juga meminta koordinasi antara pimpinan, sekretariat, dan pengelola data terus diperkuat agar setiap informasi yang disampaikan benar-benar akurat, konsisten, dan mencerminkan kondisi di lapangan.

"Kita harus memiliki kesamaan pandangan antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data yang kita sampaikan harus akurat dan dapat dijelaskan. Apa yang sudah baik harus kita pertahankan, sedangkan yang masih perlu diperbaiki harus segera kita benahi agar kualitas pengawasan dan pelaporan semakin baik," pungkasnya.