Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo Arya Mega Natalady Sumbayak bersama Kepala Bagian Administrasi Admira Wantogia dalam Rapat Pembahasan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Operasional Satuan Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Bawaslu RI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada 23–29 Juli 2026.

Rapat tersebut menjadi forum bagi Bawaslu RI dan seluruh satuan kerja untuk membahas kebutuhan anggaran operasional di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembahasan dilakukan guna memastikan alokasi anggaran yang disusun mampu mengakomodasi kebutuhan riil masing-masing satuan kerja sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan sepanjang Tahun Anggaran 2026.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo Arya Mega Natalady Sumbayak mengatakan, keikutsertaan dalam rapat tersebut menjadi kesempatan untuk memastikan kebutuhan operasional Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat dipetakan secara komprehensif dan diselaraskan dengan kebijakan penganggaran nasional.

"Pembahasan ini penting untuk memastikan kebutuhan operasional satuan kerja dapat dipetakan dan diselaraskan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dukungan anggaran yang tepat tentunya menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu," ujar Arya.

Menurutnya, perencanaan anggaran yang matang akan berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program serta kualitas layanan kelembagaan. Karena itu, setiap kebutuhan operasional harus dirumuskan berdasarkan skala prioritas agar pemanfaatan anggaran berlangsung secara tepat sasaran.

Arya menambahkan, hasil pembahasan dalam rapat tersebut akan menjadi dasar penting dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan perencanaan yang lebih terukur, pemenuhan kebutuhan operasional diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program kerja Bawaslu secara berkelanjutan.

Melalui forum yang berlangsung selama tujuh hari itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo juga berupaya menyelaraskan kebutuhan anggaran operasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan arah kebijakan Bawaslu RI. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola anggaran untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu di Provinsi Gorontalo tetap berjalan secara optimal dan didukung pembiayaan yang memadai.