Komitmen tersebut mengemuka saat Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Lismawy Ibrahim, dan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo Arya Mega Natalady Sumbayak mengikuti Sosialisasi Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (24/7/2026).

Kegiatan dibuka Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda serta dihadiri Anggota Bawaslu RI Puadi dan Totok Hariyono yang memberikan arahan kepada seluruh jajaran Bawaslu. Sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman mengenai penyusunan indikator kinerja yang terukur, berorientasi pada hasil, dan mampu menggambarkan dampak pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu maupun penguatan demokrasi.

Dalam arahannya, Puadi menegaskan bahwa Indikator Kinerja Utama tidak boleh dipandang sebagai sekadar dokumen administratif. Menurutnya, IKU harus menjadi instrumen yang mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan Bawaslu.

"Keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau laporan yang diterima, tetapi dari sejauh mana kerja kita mampu menjaga integritas demokrasi, memperkuat pencegahan pelanggaran, meningkatkan kepatuhan peserta Pemilu, serta membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu," ujar Puadi.

Sementara itu, Totok Hariyono mengingatkan bahwa peran Bawaslu tidak berhenti ketika tahapan Pemilu selesai. Ia menekankan pentingnya memperluas perspektif kelembagaan sebagai penjaga demokrasi.

"Kita harus menanamkan cara pandang bahwa Bawaslu bukan hanya pekerja Pemilu, tetapi pekerja demokrasi. Ada atau tidak adanya tahapan Pemilu, kerja-kerja penguatan demokrasi harus tetap berjalan melalui pengawasan partisipatif, konsolidasi demokrasi, dan berbagai aktivitas yang membuat keberadaan serta manfaat Bawaslu benar-benar dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Hal senada disampaikan Herwyn J.H. Malonda. Menurutnya, IKU personal harus mampu mengukur kualitas sekaligus dampak dari setiap pekerjaan yang dilakukan.

"Indikator Kinerja Utama personal bukan sekadar mengukur seberapa banyak kegiatan yang kita laksanakan, tetapi memastikan setiap pekerjaan memiliki arah, ukuran keberhasilan, dan dampak yang jelas. Kita harus membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, kualitas, dan manfaat, sehingga setiap kinerja individu mampu memperkuat kelembagaan Bawaslu dan berkontribusi terhadap terwujudnya demokrasi yang bermartabat," jelas Herwyn.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli mengatakan penyusunan IKU merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap tugas dan program kerja memiliki sasaran yang jelas serta hasil yang dapat diukur.

Menurut Idris, indikator kinerja tidak lagi hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi harus mampu menunjukkan manfaat nyata bagi kualitas pengawasan, penguatan kelembagaan, dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

"Melalui penyusunan IKU yang terukur, kita ingin memastikan setiap pekerjaan yang dilaksanakan memiliki arah, target, dan hasil yang jelas. Bukan hanya tentang berapa banyak kegiatan yang kita laksanakan, tetapi bagaimana setiap pekerjaan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pengawasan, penguatan kelembagaan, serta kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu," ujar Idris.

Ia menambahkan, hasil sosialisasi akan menjadi pijakan bagi Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk semakin memperkuat budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

"Ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus membangun budaya kerja yang profesional dan akuntabel. Setiap individu harus memahami kontribusi dari tugas yang dijalankan sehingga pada akhirnya seluruh kinerja tersebut bermuara pada penguatan demokrasi dan hadirnya Bawaslu yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutup Idris.