RRI.CO.ID, GORONTALO UTARA – Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara ke-43 dalam agenda penyampaian pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (14/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin pimpinan DPRD dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Hadir pula Sekretaris Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), unsur Forkopimda, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian di lingkungan Setda Kabupaten Gorontalo Utara, serta para camat se-Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD. Dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta prioritas pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Selain itu, penyusunan KUA dan PPAS juga mempertimbangkan dinamika perekonomian, perkembangan regulasi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang disusun diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah secara efektif.

Nurjanah Hasan Yusuf menjelaskan, dokumen KUA memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah beserta strategi pencapaiannya. Sementara itu, PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Ia menambahkan, penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengusung tema pembangunan, "Memantapkan Gorontalo Utara yang Berdaya, Sinergi, Ceria, dan Berbudaya (BERCAHAYA) melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Berkualitas, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Tema tersebut menjadi landasan dalam penyusunan program dan alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.