RRI.CO.ID, Gorontalo - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo hingga Mei 2026 menunjukkan tren yang semakin positif. Penerimaan negara mengalami pertumbuhan signifikan, belanja negara terus menopang aktivitas ekonomi, sementara defisit fiskal regional tercatat semakin menyempit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut disampaikan Kepala KPPN Gorontalo, Deni Haryono, dalam Press Conference APBN Mei 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi Whistleblowing System (WBS), benturan kepentingan, serta tata cara pengisian Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL), Selasa 30 Juni 2026.

Hingga 31 Mei 2026, penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPPN Gorontalo mencapai Rp388,76 miliar atau tumbuh sekitar 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menembus Rp307,20 miliar atau sekitar 104 persen dari target, meningkat 89,1 persen secara tahunan. Dengan capaian tersebut, total pendapatan negara mencapai Rp695,95 miliar.

Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara telah mencapai Rp3,29 triliun atau sekitar 42 persen dari pagu anggaran. Nilai tersebut tumbuh sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Porsi terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,83 triliun atau sekitar 55,6 persen dari total realisasi belanja negara.

Pertumbuhan pendapatan yang kuat serta pengelolaan belanja yang terjaga turut memperbaiki kondisi fiskal regional. Hingga Mei 2026, defisit APBN di wilayah kerja KPPN Gorontalo tercatat sebesar Rp2,59 triliun, lebih rendah dibandingkan defisit Rp2,69 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal yang semakin sehat dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut Deni Haryono, APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Triwulan I 2026 yang mencapai 7,68 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu, neraca perdagangan Provinsi Gorontalo pada April 2026 juga masih mencatat surplus sebesar 8,68 juta dolar Amerika Serikat.

Dukungan APBN terhadap sektor produktif juga terlihat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp264,73 miliar kepada 5.085 debitur hingga Mei 2026. Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar, sementara sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang paling banyak memanfaatkan KUR. Di sisi lain, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp44,44 miliar kepada 6.873 debitur sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil dan ultra mikro.

Selain memaparkan kinerja APBN, KPPN Gorontalo juga memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih melalui sosialisasi Whistleblowing System dan pencegahan benturan kepentingan. Masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui berbagai kanal resmi, seperti aplikasi WiSe, SIPANDU DJPb, LAPOR!, surat elektronik, telepon, hingga layanan tatap muka.

KPPN Gorontalo juga mengajak seluruh satuan kerja mitra untuk berpartisipasi aktif dalam Survei Kepuasan Pengguna Layanan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Menutup kegiatan tersebut, Deni Haryono menegaskan komitmen KPPN Gorontalo dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan prinsip PASTI, yakni Profesional, Akurat, Santun, Tuntas, dan Ikhlas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.