RRI.CO.ID, Gorontalo - Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan, dukungan masyarakat sangat menentukan tersedianya data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Penekanan tersebut disampaikan Sofyan saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo bersama tim Sensus Ekonomi di Rumah Dinas Bupati, Senin 29 Juni 2026. Pada kesempatan itu, Bupati Sofyan menjadi responden pertama sebagai tanda dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi di Kabupaten Gorontalo.

"Kami berharap seluruh ASN dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kabupaten Gorontalo berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid untuk pembangunan daerah ke depan," pungkasnya.

Sofyan mengatakan, ASN di Kabupaten Gorontalo harus menjadi teladan dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing. Menurutnya, keterlibatan ASN akan mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang dibutuhkan petugas BPS.

Ia juga mengimbau masyarakat menerima setiap petugas BPS yang datang dengan baik. Ia menekankan Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memperoleh data usaha yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi daerah. Keberhasilan pelaksanaan sensus, kata dia, sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang jujur dan akurat. Data yang berkualitas akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran," ujar Sofyan.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap tersedianya data yang akurat dan berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan serta penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.