Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo Dimulai, Mencatat Ekonomi Indonesia
- 15 Jun 2026 09:58 WIB
- Gorontalo
RRI.CO.ID, Gorontalo - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Gorontalo resmi dimulai. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencanangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah tersebut, Senin 15 Juni 2026. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah.
Sensus Ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung.
"Masyarakat diharapkan memberikan data usaha secara jujur dan apa adanya kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi ke depan," ucap Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat pencanangan SE 2026.
Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi. Karena itu, partisipasi publik menjadi faktor penting dalam menyukseskan sensus ekonomi tahun ini.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan pencanangan tersebut menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah.
"Kegiatan pencanangan ini menandai dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskannya," kata Agus Sudibyo.
Ia menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat.
"Dukungan semua pihak sangat diperlukan agar pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas untuk kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional," tambahnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....