Bele Li Mbui Disiapkan Jadi Mall Pelayanan Publik Kota Gorontalo

RRI.CO.ID, Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan bangunan Bele Li Mbui menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP) guna menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat meninjau progres revitalisasi gedung Bele Li Mbui, Selasa 9 Juni 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses renovasi berjalan sesuai target sehingga bangunan tersebut dapat segera difungsikan sebagai pusat pelayanan publik terpadu.

Menurut Adhan, keberadaan Mall Pelayanan Publik akan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi karena seluruh layanan akan dipusatkan dalam satu lokasi.

“Semua pelayanan publik akan dipusatkan di sini. Jadi masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus berbagai keperluan,” ujar Adhan.

Ia menjelaskan, gedung yang sebelumnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut kini telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Berbagai layanan publik rencananya akan ditempatkan di kawasan MPP, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, BPJS, perhubungan, pelayanan keagamaan, hingga penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dengan konsep pelayanan terpadu, masyarakat cukup mendatangi satu lokasi untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi tanpa harus berpindah ke sejumlah kantor pemerintahan.

“Kalau masyarakat memiliki beberapa urusan sekaligus, cukup datang ke sini. Tidak perlu lagi berkeliling ke banyak tempat,” tambahnya.

Selain menghadirkan layanan administrasi, Pemerintah Kota Gorontalo juga berencana melengkapi kawasan MPP dengan berbagai fasilitas pendukung seperti call center pelayanan masyarakat, pos layanan kepolisian, Command Center, hingga ambulans siaga.

Pemerintah Kota Gorontalo berharap revitalisasi Bele Li Mbui menjadi Mall Pelayanan Publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, serta menghadirkan layanan yang lebih nyaman, efektif, dan efisien bagi warga.