RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan konstruktif dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan disampaikan berdasarkan data serta fakta objektif.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Noval Abdussamad, saat memberikan penjelasan terkait kebijakan IPERA kepada awak media, Selasa 19 Mei 2026.

Menurut Noval, Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak menginginkan masyarakat penambang menjalankan aktivitas pertambangan dalam kondisi ilegal karena berpotensi menimbulkan konflik serta persoalan hukum bagi para penambang.

Ia menegaskan bahwa IPERA tidak ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki legalitas pertambangan.

“IPERA ini tidak dialamatkan kepada masyarakat yang belum punya legalitas. Kalau mau objektif, IPERA bagian dari mekanisme pembinaan terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang sudah memiliki izin resmi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Noval.

Noval menjelaskan, kebijakan IPERA bukan semata-mata untuk mengejar pendapatan daerah, melainkan sebagai langkah menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib dan legal.

Selain itu, kata dia, hingga saat ini besaran IPERA juga belum dibahas oleh pemerintah.

“Besaran IPERA sampai saat ini belum dibahas, belum ada. IPERA merupakan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan untuk masyarakat penambang lokal, meningkatkan keselamatan kerja penambang, memperkuat pengawasan lingkungan, dan paling penting aktivitas pertambangan rakyat dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Noval mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan saran dan masukan kepada pemerintah agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Insya Allah seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dan seadil-adilnya untuk masyarakat Gorontalo,” pungkasnya.