RRI.CO.ID, Gorontalo — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus bersama Sarifudin Bano menerima kunjungan Perhimpunan Peternak Ayam Broiler Provinsi Gorontalo, Senin 18 Mei 2026, guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi peternak ayam di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, para peternak menyampaikan harapan agar pemerintah dapat membantu menjaga stabilitas harga ayam broiler di pasaran serta memberikan perhatian lebih terhadap sektor peternakan.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, mengatakan sektor peternakan memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Teman-teman peternak berharap ada perhatian serius dari pemerintah terhadap stabilitas harga dan keberlangsungan usaha peternakan ayam broiler di Gorontalo,” ujar Hamzah.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan yakni terkait subsidi dan pajak Day Old Chicken (DOC) yang disebut masih masuk ke Provinsi Sulawesi Utara. Nilai subsidi maupun pajak tersebut diperkirakan mencapai Rp5.000 per ekor.

Dengan populasi ayam broiler di Gorontalo yang hampir mencapai 300 ribu ekor, kondisi tersebut dinilai menjadi potensi PAD yang belum dimaksimalkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menilai persoalan DOC dapat menjadi peluang strategis untuk mendorong peningkatan PAD daerah, terlebih di tengah program hilirisasi yang saat ini terus didorong pemerintah pusat.

Selain itu, para peternak juga mengeluhkan membanjirnya pasokan ayam dari luar daerah seperti Manado dan Sulawesi Tengah yang dinilai memengaruhi harga jual ayam lokal.

Perwakilan peternak dari Kecamatan Tibawa, Moh. Ali Nusi mengatakan kondisi tersebut membuat masa panen ayam menjadi lebih lama dari biasanya.

“Kalau sebelumnya panen umur 32 sampai 35 hari, sekarang bisa sampai 42 hingga 43 hari. Dampaknya biaya operasional ikut naik,” jelasnya.

Ia menambahkan, peningkatan biaya operasional terutama terjadi pada penggunaan listrik untuk sistem kandang tertutup atau close house yang kini mencapai Rp16 juta hingga Rp17 juta.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen memfasilitasi pertemuan lanjutan bersama dinas terkait guna mencari solusi terbaik bagi peternak ayam broiler di daerah.