Bawaslu Gorontalo Dorong Pembentukan Komunitas Pengawas

  • 17 Mei 2026 23:58 WIB
  •  Gorontalo

RRI.CO.id, GORONTALO – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, secara resmi menutup kegiatan Training of Trainers (ToT) fasilitator Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang digelar melalui Zoom Meeting . Dalam arahannya, Fadjri menekankan pentingnya penguasaan materi serta metode pembelajaran yang kreatif agar pelaksanaan P2P di seluruh kabupaten/kota tidak berlangsung monoton dan mampu membangun partisipasi masyarakat secara nyata.

Menurut Moh. Fadjri Arsyad, seluruh modul dan materi yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo harus dipahami secara mendalam oleh fasilitator sebelum disampaikan kepada peserta. Ia berharap para pimpinan dan fasilitator di tingkat kabupaten/kota mampu mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif sehingga peserta dapat memahami substansi pengawasan partisipatif secara maksimal.

Fadjri menegaskan bahwa tujuan utama P2P bukan hanya memberikan pelatihan formal, melainkan membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dikemas dengan langkah dan metode yang baik agar aturan serta teknik pengawasan pemilu mudah dipahami.

Lebih lanjut, Fadjri menyoroti bahwa target pengembangan gerakan pengawasan partisipatif tidak boleh berhenti pada proses pelatihan semata. Peserta P2P harus mampu membentuk komunitas pengawasan partisipatif yang terstruktur, memiliki agenda rutin, dan dapat menjadi mitra strategis Bawaslu di lapangan. Ia menilai keberhasilan program P2P ini akan terlihat dari lahirnya komunitas-komunitas aktif yang bergerak secara mandiri dalam mengawal demokrasi.

Jika Bawaslu tidak mampu mendorong terbentuknya komunitas tersebut, maka proses pembelajaran yang dilakukan dinilai akan sia-sia. Seluruh alumni P2P nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu di tengah masyarakat.

Pada akhir penyampaiannya, Moh. Fadjri Arsyad kembali menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara, bukan hanya tugas penyelenggara pemilu. Bawaslu sendiri berkomitmen untuk terus memberikan penguatan dan ruang bagi masyarakat agar semakin sadar dan aktif terlibat dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu menuju Pemilu 2029 yang bermartabat.

google-preference
Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....