RRI.CO.iD, Gorontalo - Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, menekankan pentingnya penguatan kapasitas internal lembaga dalam menghadapi dinamika hukum kepemiluan mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin kegiatan Evaluasi Kompetensi Teknis Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Pemilu bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara daring pada Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam arahannya, John Hendri Purba menyampaikan bahwa wacana amandemen regulasi kepemiluan dipastikan akan menjadi dinamika hukum yang penting ke depan, baik yang berasal dari inisiatif DPR maupun pemerintah. Menurutnya, seluruh jajaran pengawas Pemilu harus memiliki pemahaman awal yang kuat terkait mekanisme, tata cara, dan prosedur penanganan pelanggaran Pemilu sebagai bekal menghadapi perubahan regulasi yang akan datang.

Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas ini tidak hanya diperuntukkan bagi pejabat ataupun staf teknis, melainkan harus melibatkan seluruh unsur internal lembaga hingga petugas keamanan dan pramusaji. Selama ini, Bawaslu dinilai lebih banyak berfokus melakukan bimbingan teknis kepada pihak eksternal dibandingkan penguatan internal sendiri, sehingga masih terdapat ketimpangan pengetahuan antarpegawai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Melalui kegiatan daring ini, dilakukan pula Evaluasi Kompetensi Teknis yang diikuti oleh seluruh jajaran. Evaluasi dilaksanakan melalui ujian pilihan ganda sebanyak 10 soal dengan waktu pengerjaan selama 40 menit, mencakup materi pengetahuan regulasi, pemahaman prosedur, ketepatan mekanisme, serta kemampuan analisis dasar penanganan pelanggaran Pemilu.

John Hendri Purba menyatakan bahwa evaluasi kompetensi ini tidak boleh dipandang sekadar formalitas, melainkan sebagai sarana refleksi untuk mengukur penguasaan tugas dan fungsi kelembagaan. Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan evaluasi, serta menjadikan momentum ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan menuju pengawasan Pemilu yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.