RRI.CO.ID, Gorontalo - Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara luas di instansi pemerintah maupun perusahaan sebagai syarat mendapatkan layanan publik akan memberikan dampak multidimensi, baik dari sisi kemudahan bagi masyarakat maupun efisiensi anggaran pemerintah daerah, Minggu 5 April 2026.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone Bolango, Oktavianus Rahman mengatakan, selama ini pemerintah Bone Bolango setiap tahun terus menganggarkan pengadaan puluhan ribu tinta ribbon untuk keperluan pencetakan KTP elektronik. Di sisi lain, dalam sehari rata-rata terdapat sekitar 10 warga yang melakukan pencetakan ulang KTP akibat hilang atau rusak.

Kondisi ini tidak hanya menambah beban anggaran, tetapi juga mempercepat habisnya persediaan bahan cetak yang tersedia. Menurut Oktavianus, dengan penerapan IKD secara luas, kebutuhan terhadap pencetakan fisik KTP dapat ditekan, dan alokasi anggaran bisa digeser untuk program lainnya.

"Kalau misalnya semua instansi menggunakan digital ID kita akan melakukan penghematan, karena kita tidak perlu lagi mencetak KTP," kata Oktavianus.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap implementasi IKD di setiap perusahaan dan instansi pelayanan publik dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia juga mengajak setiap instansi pemerintah sama-sama mulai mengimplementasikan IKD dalam pelayanan publik.

"Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dinilai sangat penting agar pemanfaatan IKD dapat diterapkan secara menyeluruh," tandasnya.