RRI.CO.ID, Gorontalo – Dinas Pendidikan Kota Gorontalo menggelar rapat fasilitasi penyamaan persepsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 di daerah,. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala KGTK Gorontalo, Eky Aristanto Punu.

Rapat tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait arah kebijakan serta implementasinya di satuan pendidikan. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kebijakan dapat diterapkan secara tepat, terarah, dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan.

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 mengatur tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, dengan sejumlah poin penting. Di antaranya pembatasan masa jabatan kepala sekolah maksimal dua periode atau delapan tahun, dari sebelumnya empat periode. Selain itu, aturan ini juga menghapus kewajiban kepemilikan sertifikat Guru Penggerak sebagai syarat penugasan.

Kebijakan tersebut bertujuan mendorong penyegaran manajemen, mempercepat regenerasi kepemimpinan, serta meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah yang telah melebihi batas masa jabatan akan dikembalikan ke tugas sebagai guru.

Dalam arahannya, Kepala KGTK Gorontalo, Eky Aristanto Punu, menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

“Melalui forum ini, diharapkan tercipta kesamaan langkah dan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, efektif, dan berkelanjutan di daerah,” ujarnya.

Ia juga mendorong seluruh peserta untuk aktif memberikan masukan serta solusi terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dengan adanya rapat fasilitasi ini, diharapkan implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 di Kota Gorontalo dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan.