RRI.CO.ID, Gorontalo - Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembelajaran sekolah secara daring mulai April 2026 hingga kini belum memiliki kepastian yang jelas. Langkah ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), seiring meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah akibat eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak pada ketidakstabilan energi global.

Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pohuwato, Selfis Umar menyampaikan, pihaknya belum menerima surat edaran maupun regulasi tertulis yang mengatur penerapan pembelajaran daring, khususnya bagi siswa di tingkat SD dan SMP.

Tanpa adanya dasar kebijakan yang jelas, Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga belum banyak membahas terkait kemungkinan penerapan kebijakan tersebut di daerah.

"Penerapan pembelajaran online ini belum ada keputusan. Regulasi atau kebijakan dari pemerintah pusat sampai hari ini belum ada," kata Selfis, Sabtu 28 Maret 2026.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato mengimbau seluruh pihak, khususnya sekolah dan orang tua siswa, untuk menantikan kepastian resmi dari pemerintah pusat terkait rencana kebijakan ini. Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di berbagai media sosial sebelum ada penyampaian resmi dari pemerintah.

"Kalaupun ini benar-benar akan dilakukan ke depan, kami pemeritah daerah pastinya siap menindaklanjutinya. Namun perlu ditekankan, sampai hari ini aturannya belum ada," pungkasnya.