RRI.CO.ID, Gorontalo – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sulawesi, Rabu 25 Februari 2026. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Balai bersama jajaran, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Satuan Kerja (Satker), dan tim perencana.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi III, Espin Tulie, didampingi Wakil Ketua Komisi Anas Yusuf, Sekretaris Komisi I Wayan Sudiarta, serta anggota Komisi III lainnya, yakni Indri Dunda, Faisal Hulukati, Hais Ayua, dan H. Sun Biki.

Espin Tulie menjelaskan, kunjungan tersebut selain sebagai ajang silaturahmi di bulan suci Ramadan, juga bertujuan memperkuat koordinasi terkait keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Gorontalo.

“Diskusi bersama Kepala Balai Sungai berlangsung lebih dari tiga jam. Kami ingin mendapatkan data yang valid langsung dari sumbernya agar tidak terjadi spekulasi negatif terkait progres proyek di daerah,” ujar Espin.

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada permasalahan Daerah Irigasi (DI) dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, hingga Bone Bolango.

Komisi III juga melakukan evaluasi terhadap 25 paket proyek JIAT yang dikerjakan sejak Juni 2025. Berdasarkan pemaparan Balai, terdapat tiga titik yang sempat mengalami kendala di lapangan, yakni di Dua’no yang terkendala lahan namun kini telah terselesaikan, Tingkohubu yang mengalami keterlambatan akibat spesifikasi alat bor yang tidak sesuai namun telah diatasi, serta Atinggola di Gorontalo Utara yang sempat mengalami kendala teknis karena mata bor patah hingga tiga kali dan kini dinyatakan selesai.

Secara keseluruhan, proyek JIAT dilaporkan telah rampung 100 persen. Sejumlah perbaikan teknis yang dilakukan pada awal Januari 2026 juga telah diselesaikan baik secara teknis maupun administratif.

Selain itu, Komisi III menyoroti proyek irigasi tersier yang secara fisik telah selesai, namun masih menghadapi kendala administratif terkait pembayaran. Sementara proyek irigasi sekunder yang dikerjakan oleh PT Brantas dengan melibatkan subkontraktor lokal juga menjadi bagian dari pembahasan.

Khusus di wilayah Pohuwato, Kepala Balai menjelaskan adanya kendala kekurangan tenaga kerja karena sebagian pekerja bangunan beralih menjadi penambang. Kondisi tersebut membuat kontraktor harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa dan Kota Gorontalo. Tantangan lainnya adalah ketersediaan serta distribusi material pembangunan.

Komisi III juga mengklarifikasi ketidakhadiran Kepala Balai pada undangan rapat sebelumnya. Pihak Balai menjelaskan bahwa tingginya intensitas pekerjaan akibat Instruksi Presiden Nomor 2 menyebabkan sejumlah proyek yang turun pada Oktober harus diselesaikan sebelum 31 Desember, sehingga beban kerja meningkat signifikan.

Dalam pembahasan strategis lainnya, disampaikan bahwa pada tahun 2026 belum terdapat alokasi anggaran untuk penanganan Danau Limboto. Namun, diharapkan program tersebut dapat terealisasi pada tahun 2027.

Terkait aspirasi masyarakat Desa Tunggulo dan Tenilo mengenai pengerukan Sungai Monggelomo, Balai menjelaskan bahwa pekerjaan terkendala oleh keberadaan bendungan desa/kabupaten serta akses jalan. Secara teknis, pengerjaan harus menggunakan ekskavator amfibi karena lokasi telah masuk kawasan Danau Limboto.

Espin Tulie menegaskan, Komisi III berkomitmen memastikan seluruh proyek infrastruktur sumber daya air di Gorontalo berjalan dengan kualitas yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kunjungan ini bukan hanya pengawasan, tetapi juga bentuk komitmen kami untuk mencari solusi atas setiap kendala di lapangan. Kami ingin memastikan proyek DI dan JIAT benar-benar berkualitas, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat Gorontalo,” tegasnya.

Di akhir pertemuan, Kepala Balai Wilayah Sungai II Sulawesi membuka ruang komunikasi bagi masyarakat, wartawan, maupun LSM untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke kantor Balai. Ia juga mengimbau agar setiap kejadian bencana seperti banjir dan longsor segera dilaporkan guna percepatan penanganan.