RRI.CO.ID, Gorontalo – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan bahwa nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKDN) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi RI terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tahun 2025 mencapai 94 persen.

Capaian tersebut dinilai sangat maksimal dan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada di angka 38 persen.

Pernyataan itu disampaikan Thomas Mopili dalam rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi serta pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Selasa 24 Februari 2026. Rapat tersebut membahas optimalisasi kinerja DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

“Nilai IPKDN MCP KPK RI terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 telah mencapai 94 persen. Ini merupakan pencapaian yang sangat maksimal, mengingat pada tahun sebelumnya hanya berada di angka 38 persen,” ujar Thomas.

Menurutnya, lonjakan nilai tersebut mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola perencanaan dan proses penginputan pokir DPRD, sehingga semakin selaras dengan prinsip transparansi dan upaya pencegahan korupsi.

Thomas juga mengungkapkan bahwa perencanaan pokir untuk tahun anggaran 2027 telah mulai diproses sejak dini. Langkah ini dilakukan agar seluruh tahapan perencanaan berjalan sesuai mekanisme serta memenuhi indikator yang ditetapkan dalam MCP KPK.

Ia berharap, capaian IPKDN tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang sebagai bentuk komitmen DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.