RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat koordinasi Tim Evaluasi Penataan Kelembagaan di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda), Senin 23 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung Sekda Sugondo Makmur, dan dihadiri Asisten Administrasi Umum Haris Suparto Tome, Kepala BKPSDM Djufri Damima, Kepala Bagian Ortala Saiful Hippy, serta perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Pertemuan tersebut difokuskan untuk mematangkan materi dan kelengkapan administrasi sebelum memasuki fase pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gorontalo terkait Organisasi dan Tata Kerja (OTK).

Sekda Sugondo menegaskan, usulan penataan kelembagaan telah disiapkan secara serius dan terukur. Menurutnya, visi besar dibalik perubahan struktur ini bukan sekadar mengejar efisiensi anggaran, melainkan menciptakan organisasi yang lebih responsif dalam melayani kebutuhan masyarakat.

“Secara administrasi, kita sangat siap. Perampingan ini bukan bermaksud melemahkan peran pemerintah, justru sebaliknya, ini untuk memperlancar ritme kerja organisasi,” tegas Sugondo.

Pemkab Gorontalo menaruh harapan agar draf yang diajukan segera diselaraskan dengan pandangan legislatif. Sugondo menambahkan, sinkronisasi antara eksekutif dan DPRD menjadi kunci agar reformasi birokrasi dapat berjalan tepat sasaran tanpa mengganggu stabilitas pelayanan publik.

Penataan kelembagaan ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan regulasi pusat. Melalui pemangkasan jabatan, pemerintah daerah berkomitmen merealokasi sumber daya guna memperkuat sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

"Dalam birokrasi, struktur yang ramping berarti organisasi akan menjadi lebih ringan dan lincah dalam bergerak, sementara struktur yang terlalu gemuk cenderung berat dan lamban," tandasnya.