RRI.CO.ID, Gorontalo – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mahyudin Ahmad, menerima audiensi Koordinator Wilayah Gorontalo Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Sarton Dali, di ruang kerja wakil bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Sarton menjelaskan bahwa pasca pemisahan menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khusus Kementerian HAM baru memiliki 20 kantor wilayah di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara, saat ini masih berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Sulawesi Tengah.

Ia menyebutkan, Provinsi Gorontalo menjadi bagian dari wilayah kerjanya, khususnya dalam pelaksanaan program dan koordinasi bersama pemerintah daerah. Salah satu program yang dijalankan adalah kabupaten/kota peduli HAM. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pohuwato berhasil meraih predikat tersebut berdasarkan penilaian berbasis data yang mengacu pada indikator yang telah ditetapkan.

Namun, seiring pemisahan dari Kementerian Hukum yang efektif berakhir pada 2025, kini telah diterbitkan regulasi baru berupa Permen HAM Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia. Dengan regulasi tersebut, program kabupaten/kota peduli HAM resmi berganti nama menjadi Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia.

Menurut Sarton, program baru ini perlu segera disosialisasikan agar mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Terdapat sejumlah aspek yang harus dipersiapkan dan akan dinilai langsung oleh tim kementerian. Biasanya, daerah yang memperoleh predikat akan diundang ke Jakarta pada puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia setiap 10 Desember.

Selain itu, pada tahun ini Kementerian HAM juga akan membentuk program Desa Sadar HAM yang menyasar desa-desa dengan tingkat kepedulian tinggi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.