RRI.CO.ID, Gorontalo – Warga Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, mengeluhkan kelangkaan serta tingginya harga LPG bersubsidi 3 kilogram saat menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, I Wayan Sudiarta, dalam kegiatan reses yang digelar di Desa Bongo Dua, Jumat malam, 6 Februari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyebut LPG 3 kilogram yang seharusnya menjadi kebutuhan pokok masyarakat kecil kerap sulit diperoleh. Kalaupun tersedia, harga jualnya dinilai jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Di tingkat pengecer, harga LPG bersubsidi dilaporkan mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per tabung. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha kecil rumah tangga yang bergantung pada gas bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

Menanggapi keluhan tersebut, I Wayan Sudiarta menegaskan bahwa distribusi LPG bersubsidi harus berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menilai tingginya harga di lapangan mengindikasikan lemahnya pengawasan distribusi.

“Kalau benar LPG 3 kilogram dijual sampai Rp60 ribu, ini jelas tidak boleh. Pemerintah daerah harus segera menertibkan pangkalan maupun agen yang tidak taat aturan, agar gas bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak,” tegas I Wayan Sudiarta.

Ia juga mendorong instansi terkait, termasuk dinas perdagangan dan pihak pertamina, untuk meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi LPG di wilayah Kecamatan Wonosari. Selain itu, ia meminta adanya langkah tegas untuk mencegah praktik penyaluran LPG bersubsidi ke luar wilayah desa maupun kepada pihak yang tidak berhak.

Menurutnya, pengawasan yang ketat dan penindakan yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan LPG 3 kilogram, sehingga subsidi pemerintah dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat kecil.

Aspirasi warga terkait persoalan LPG ini menjadi salah satu catatan penting dalam kegiatan reses tersebut dan akan menjadi bahan tindak lanjut dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.