RRI.CO.ID, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil VI, yang meliputi Kabupaten Boalemo dan Pohuwato, melaksanakan kegiatan reses pertama di tahun 2026 pada hari Senin, 2 Februari. Dalam agenda tersebut, Seluruh Anggota DPRD Dapil VI melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik di Kabupaten Boalemo, termasuk ke UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tilamuta. Kegiatan ini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan melihat kondisi langsung di lapangan.  

Penurunan hasil tangkapan ikan di TPI Tilamuta ini menjadi perhatian utama seluruh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada kegiatan Reses kali ini. Menurut Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Anas Yusuf, informasi yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPI Tilamuta, ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya hasil tangkapan ikan dalam dua tahun terakhir. Salah satunya adalah berkurangnya jumlah kapal penangkap ikan.

“Pada hari pertama kegiatan reses ini, kami turun langsung untuk melihat dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, terutama para nelayan. Di TPI Tilamuta, kami menemukan bahwa hasil tangkapan ikan semakin tahun semakin menurun,” ujar Anas Yusuf saat dikonfirmasi RRI, Rabu 4 Februari 2026. 

"Dulu ada banyak kapal yang beroperasi di sini, namun sekarang hanya tinggal 14 unit kapal yang aktif. Tentu saja, ini mempengaruhi hasil tangkapan yang semakin berkurang," jelasnya 

Selain itu, kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi juga menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi para nelayan. Hingga saat ini, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk nelayan di Kabupaten Boalemo masih belum beroperasi karena adanya kerusakan. 

"Kesulitan memperoleh BBM ini semakin menyulitkan para nelayan untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Jika SPBU untuk nelayan segera dioperasikan, tentu akan sangat membantu mereka," tegas Anas

Masalah lainnya adalah tidak optimalnya aktivitas bongkar muat ikan yang seharusnya dilakukan di Pelabuhan. Beberapa kapal dilaporkan melakukan bongkar muat tidak di pelabuhan resmi, yang menyebabkan kesulitan dalam pengawasan oleh pihak TPI Tilamuta. 

"Ini menjadi tantangan tersendiri, karena pihak UPT TPI tidak dapat melakukan pemantauan dengan maksimal," tambahnya. 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Anas Yusuf mengusulkan beberapa langkah strategis. Pertama, bongkar muat ikan harus dilaksanakan di Pelabuhan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tilamuta untuk memudahkan pengawasan. Kedua, pengawasan sektor perikanan perlu diperketat agar kegiatan bongkar muat ikan bisa lebih terkontrol. Terakhir, pihaknya berharap agar Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat segera mengoperasikan SPBU untuk nelayan di Boalemo agar para nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

"Solusi-solusi ini kami harap dapat meringankan beban para nelayan dan meningkatkan kembali hasil tangkapan ikan di Kabupaten Boalemo. Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan bisa turun tangan membantu mengatasi persoalan ini," ucap Anas Yusuf

Kegiatan reses ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta membuka ruang untuk solusi nyata atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya para nelayan di daerah tersebut. (RA)