RRI.CO.ID, Gorontalo - Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tercatat mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Provinsi Gorontalo saat reses Daerah Pemilihan VI Boalemo-Pohuwato, Senin 2 February 2026. Penurunan PNBP tersebut dinilai dipicu lemahnya pengawasan serta belum optimalnya sistem pelaporan produksi perikanan. DPRD menemukan masih banyak aktivitas pendaratan dan pembongkaran ikan dilakukan di luar TPI Tilamuta, sehingga sebagian hasil tangkapan tidak tercatat dan berdampak langsung pada penerimaan negara.

Anggota Tim Reses Dapil VI, Limonu Hippy, menegaskan pentingnya sentralisasi seluruh aktivitas pendaratan ikan di TPI Tilamuta.

“Seluruh aktivitas pendaratan ikan seharusnya dipusatkan di TPI Tilamuta agar pengawasan dan pencatatan produksi bisa maksimal,” ucap Limonu.

Menurutnya, pencatatan produksi yang akurat juga berpengaruh terhadap penilaian pemerintah pusat dalam pengembangan pelabuhan perikanan.

“Data produksi ini sangat menentukan dukungan program dari pemerintah pusat, sehingga tidak boleh lagi ada aktivitas di luar sistem,” tambahnya.

Selain persoalan PNBP, DPRD juga menyoroti penataan ruang laut yang belum tertib. Tim reses menemukan banyak rompong nelayan yang tidak teratur dan berpotensi mengganggu jalur pelayaran kapal, sehingga menimbulkan risiko keselamatan.

Pihak UPTD TPI Tilamuta menjelaskan, penurunan produksi ikan turut dipengaruhi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang membatasi jumlah dan wilayah tangkapan.

“Dari sekitar 22 kapal yang sebelumnya beroperasi, kini hanya tersisa sekitar 15 kapal aktif,” kata perwakilan UPTD TPI Tilamuta.

Ketua Tim Reses DPRD Provinsi Gorontalo, Djoni Dalanggo, menyampaikan bahwa pengelolaan TPI perlu ditingkatkan melalui pembelajaran dari pelabuhan lain yang lebih maju.

“Profesionalisme pengelola TPI harus diperkuat agar pendapatan bisa kembali optimal,” ucap Djoni.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menilai persoalan perikanan Tilamuta berdampak langsung pada daerah.

“Penurunan hasil tangkapan dan distribusi BBM nelayan yang belum optimal ini berpengaruh pada PAD Kabupaten Boalemo dan DBH Provinsi Gorontalo,” kata La Ode, menambahkannya bahwa kondisi tersebut perlu segera dibenahi.