RRI.CO.ID, Gorontalo - Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD M.M Dunda guna membahas kejelasan dan kelanjutan proyek pengembangan gedung rawat inap yang sempat terhenti akibat putus kontrak.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo, Safrudin Hanasi, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan proyek strategis di sektor pelayanan kesehatan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo, Hamka Pakaja menyampaikan, DPRD meminta kejelasan dari pihak RSUD M.M Dunda terkait pekerjaan proyek yang sempat terhenti serta dasar tindak lanjut untuk melanjutkan pembangunan gedung rawat inap tersebut.

“Hasil rapat dengar pendapat dengan RSUD M.M Dunda ini, kami meminta kejelasan dari pihak rumah sakit terkait pekerjaan yang sempat putus kontrak. Dari pihak rumah sakit disampaikan bahwa hasil audit dari BPKP insyaallah akan keluar pada tanggal 12 Februari nanti, sehingga saat ini kita menunggu hasil tersebut terlebih dahulu,” ujar Hamka.

Selain itu, Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo juga meminta agar pelaksana lanjutan proyek pembangunan gedung rawat inap melibatkan kontraktor lokal. Hal ini dinilai akan memudahkan pengawasan serta memastikan pelaksana memiliki kecukupan dana, mengingat nilai anggaran proyek cukup besar.

Sementara itu, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD M.M Dunda, Ramang Said Hasan, menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut masih dalam proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama tim ahli.

“Untuk pengukuran dan lainnya sudah selesai, tinggal klarifikasi terkait pengabsahan hasil ukur. Nantinya hasil tersebut akan keluar bersamaan dengan hasil audit dari BPKP, dan itu yang akan menjadi dasar tindak lanjut kelanjutan pekerjaan ini,” jelas Ramang.

Ramang juga berharap dukungan dan doa dari masyarakat Gorontalo agar pembangunan gedung rawat inap RSUD M.M Dunda dapat segera dirampungkan pada pertengahan tahun ini sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.