RRI.CO.ID, Gorontalo - Bupati Bone Bolango Ismet Mile memberikan arahan tegas pada Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Jumat 30 Januari 2026. Ismet menegaskan dokumen perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen pengendali kinerja aparatur dalam mewujudkan stabilitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita semua sama, hanya berbeda ruang, fungsi, dan peran. Ending-nya hanya dua, yakni stabilitas daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ini tidak ada pilihan dan tidak ada bantahan selama kita berkomitmen sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” ucap Ismet.

Ia menyatakan tidak terlalu mementingkan lembaran perjanjian jika tidak dibarengi dengan bukti kerja nyata di lapangan. Menurutnya, APBD dan sistem birokrasi sudah tersedia sehingga tidak ada alasan bagi pejabat untuk tidak bekerja maksimal.

“Sebetulnya surat perjanjian kinerja ini tidak terlalu saya butuh-butuhkan kalau hanya dalam kertas. Yang saya butuhkan adalah fakta, kerja nyata kita semua dalam membangun daerah ini,” kata Ismet.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja berjalan sesuai target, Bupati Ismet menginstruksikan evaluasi setiap tiga bulan dan menyerahkan kewenangan penilaian kepada Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa.

“Yang menilai itu pak Sekda, bukan saya. Saya serahkan sepenuhnya kepada pak Sekda. Saya harap kinerja anda tidak berada di tingkat punishment, tapi harus masuk di reward,” tambahnya.

Dalam arahannya, Ismet juga memberikan apresiasi kepada Sekda Iwan Mustapa dan meminta jajaran OPD meneladani disiplin serta loyalitasnya.

“Saya melihat hampir belum ada yang bisa mengimbangi pak Sekda di daerah ini, baik dari segi kemampuan maupun loyalitas. Saya minta, berlakulah seperti pak Sekda. Boleh?” ucap Ismet yang dijawab serentak “Boleh!” oleh para pejabat.

Menutup arahannya, Bupati Ismet mengajak seluruh jajaran memperkuat kerja tim dan budaya penyelesaian masalah secara cepat dan kolaboratif demi percepatan pembangunan daerah.