​RRI.CO.ID, GORONTALO — Selasa, 27 Januari 2026, dilaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi tertib administrasi serta pencapaian target serapan pupuk bersubsidi tahun 2026 di Kota Gorontalo.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Pupuk Indonesia dan dihadiri oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian kabupaten/kota, serta seluruh PUD dan PPTS se-Provinsi Gorontalo.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Mulyadi Mario, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk mendorong agar pendistribusian pupuk bersubsidi lebih tertib secara administrasi dan target penyaluran dapat tercapai. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan aturan maupun pedoman dalam pengelolaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Dalam arahan SM Regional 4B, Eko Winarto, disampaikan bahwa Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025 merupakan regulasi yang saat ini berlaku dalam pengelolaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Pada kesempatan itu, Kepala BBRMP Gorontalo menyampaikan bahwa saat ini peralihan penyuluh ke pusat masih dalam masa transisi, sehingga tugas dan tanggung jawabnya masih menunggu instruksi dari BBSDMP dan Kapusluh sebagai lembaga yang membawahi penyuluh. Ke depan, tugas penyuluh akan lebih terukur, termasuk menjadi jembatan antara kepentingan pusat dan daerah.

Ia menambahkan, peran penyuluh selama ini pada prinsipnya masih sama seperti sebelum bergabung ke pusat, yakni tetap bekerja selaras dan sinergis dengan daerah serta menjaga koordinasi secara intens. Terkait penebusan pupuk bagi petani yang KTP-nya rusak, solusinya dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lain, seperti istri atau anak, selama masih dalam satu kartu keluarga.