RRI.CO.ID, Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjalin kerja sama dengan RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie. Kolaborasi ini terkait sinergi administrasi kependudukan atas kelahiran dan kematian holistik universal (Saka Lamahu). Penandatanganan MoU dilakukan sebagai bentuk komitmen kedua lembaga untuk layanan terpadu.

MoU ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muhtar Taufik Saleh Nuna, dan Direktur RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, dr. Triyanto Razak. Acara ini disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dr. Anang Otoluwa, Jumat 23 Januari 2026. Kerja sama ini menandai integrasi layanan administrasi kependudukan dengan layanan rumah sakit.

“Tujuan kerja sama ini untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi pasien. Melalui sistem ini, setiap peristiwa kelahiran maupun kematian akan tercatat secara otomatis. Masyarakat tidak perlu lagi berhadapan dengan prosedur birokrasi yang rumit karena layanan langsung terintegrasi di rumah sakit," terang Muhtar.

Integrasi data secara real-time juga menjadi solusi efektif menekan masalah administrasi lainnya. Muhtar menyebut akurasi data sangat penting untuk validasi pembayaran premi BPJS dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Dengan data yang lebih akurat, pelayanan publik diharapkan lebih cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kolaborasi ini memperluas fungsi rumah sakit melampaui layanan kesehatan. Kini rumah sakit turut memfasilitasi kebutuhan administrasi kependudukan bagi pasien dan keluarga secara terpadu. Langkah ini merupakan upaya nyata meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih menyeluruh dan humanis,’ kata Triyanto Razak.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Anang Otoluwa, mengapresiasi inovasi ini sebagai wujud efisiensi anggaran melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, integrasi layanan antarinstansi merupakan solusi cerdas untuk memangkas biaya dan mempercepat proses birokrasi. Hal ini dilakukan tanpa menambah beban anggaran di masing-masing instansi pemerintah.