KBRN, Gorontalo: Puluhan sekolah menengah atas di Provinsi Gorontalo hingga kini belum memiliki sertifikat resmi atas lahan yang dimanfaatkan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena berpotensi menimbulkan gugatan, menghambat pengembangan infrastruktur, serta akses bantuan pendidikan dari pemerintah.

Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Since Ladji mengungkapkan, dari data yang ada masih terdapat 64 SMA, SMK dan SLB yang belum memiliki sertifikat resmi atas lahan dan bangunan yang mereka tempati. Persoalan tersebut kini telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

”Masih ada 64 sekolah lagi yang tersisa untuk diurus sertifikatnya,” ungkap Since.

Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo mengajak dan meminta dukungan penuh dari pihak sekolah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh unsur ini sangat dibutuhkan guna mempercepat proses legalisasi aset lahan dan bangunan sekolah.

”Kami berharap semua pihak baik sekolah, kami di Dinas Pendidikan, PUPR, Badan Keuangan, dan paling penting BPN, dapat bersama-sama mempercepat masalah ini,” harapnya.

Dinas Pendidikan berharap seluruh proses penyelesaian sertifikasi tersebut dapat dituntaskan paling lambat pada tahun 2025, sehingga tidak ada lagi sekolah yang beroperasi tanpa dokumen kepemilikan yang sah di tahun 2026 nanti.

Since menyebut kepemilikan sertifikat lahan dan bangunan menjadi aspek yang sangat penting bagi sekolah. Dokumen ini merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar sekolah bisa mendapatkan bantuan dana revitalisasi, baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun dari Kementerian.

”Tanpa adanya dokumen ini, sekolah akan kesulitan mengakses program-program pendanaan dan pengembangan infrastruktur pendidikan,” pungkasnya.