KBRN Gorontalo – Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, bersama Kepala Bappeda Pohuwato, Irfan Saleh, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Sekda Pohuwato, Iskandar Datau, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam Rakor tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan arah kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional.

“Rakor ini menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan persepsi terkait arah pembangunan lima tahun ke depan. Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan pusat agar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Iskandar, Selasa (28/10/2025).

Lebih lanjut, Iskandar menegaskan bahwa hasil Rakor tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rencana kerja daerah, terutama untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional di tingkat lokal.

“Kami akan menindaklanjuti hasil Rakor ini di Pohuwato, khususnya dalam penyelarasan program prioritas daerah dengan RPJMN 2025–2029. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkeadilan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mengikuti sesi penyampaian materi dari narasumber yang berasal dari 22 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Iskandar menambahkan, Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Diharapkan, melalui kegiatan ini terwujud sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkesinambungan.