KBRN, Gorontalo - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul Transformasi Birokrasi: Keluar dari Jebakan Middle Income Trap. Peluncuran ini dirangkai dengan diskusi publik yang digelar pada Kamis (10/7/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama, Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Leo Herlambang, Presidium MN KAHMI Soetomo, serta Direktur Utama PT Antam Achmad Ardianto.

Sekretaris Jenderal MN KAHMI, Syamsul Qomar, menyampaikan bahwa peluncuran buku ini merupakan bagian dari kontribusi KAHMI dalam mendorong perbaikan birokrasi di Indonesia.

“KAHMI terpanggil untuk memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dari pusat hingga daerah. Hal ini diharapkan mampu mendorong transformasi birokrasi di semua sektor pelayanan publik, sehingga Indonesia dapat terbebas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap),” ujarnya.

Hery Susanto, Pimpinan Ombudsman RI sekaligus kontributor buku, menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil rangkaian diskusi dari seminar nasional MN KAHMI.

“Buku ini lahir dari seminar nasional yang digelar Majelis Nasional KAHMI. Banyak gagasan, data, dan analisis yang dihimpun dan dituangkan secara komprehensif sebagai sumbangsih pemikiran untuk mendorong transformasi birokrasi agar Indonesia mampu keluar dari jebakan middle income trap,” kata Hery.

Ia juga memperkenalkan konsep epta helix dalam buku tersebut, sebagai pengembangan dari pendekatan penta helix.

“Dalam buku ini, saya memperkenalkan metode epta helix sebagai pengembangan dari konsep penta helix. Jika sebelumnya hanya lima unsur yang terlibat, kini ditambah dua elemen penting menjadi tujuh. Ketujuh unsur tersebut meliputi pemerintah pusat dan daerah, DPR/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, masyarakat, dengan Ombudsman RI sebagai simpul pengawas pelayanan publik,” jelasnya.

Menurutnya, birokrasi harus hadir di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

“Birokrasi adalah ujung tombak sekaligus regulator. Ia harus hadir dan bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari layanan paling sederhana hingga kebijakan strategis negara. Karena itu, kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” tegas Hery.

Ia juga menyebut birokrasi perlu mendukung pencapaian Asta Cita Presiden RI secara menyeluruh.

“Birokrasi kita harus mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan Asta Cita dan menjadi rencana tindak lanjut secara holistik untuk transformasi birokrasi kita,” lanjutnya.

Achmad Ardianto, Direktur Utama PT Antam, menyoroti bahwa jebakan pendapatan menengah merupakan tantangan nyata bagi Indonesia yang harus diatasi melalui transformasi birokrasi.

"Jebakan pendapatan menengah (middle income trap) terjadi ketika negara mampu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi tingkat menengah, tetapi kemudian stagnan karena produktivitas lambat dan daya saing menurun," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi bisa menjadi katalisator untuk keluar dari jebakan tersebut.

“Buku ini mengeksplorasi bagaimana reformasi birokrasi dapat menjadi katalisator utama untuk keluar dari jebakan tersebut, melalui tata kelola yang lebih efektif, inovasi digital, partisipasi publik, dan orientasi pelayanan,” katanya.

"Perusahaan tambang yang hanya menambang dan menjual bahan mentah berisiko memperkuat jebakan middle income trap," terang Achmad Ardianto.

Ia menegaskan bahwa ANTAM mendukung transformasi dengan hilirisasi, peningkatan SDM, serta pengembangan ekonomi lokal dan lingkungan berkelanjutan.

Presidium MN KAHMI Soetomo menyatakan bahwa kalangan pengusaha membutuhkan birokrasi yang bersih dan efisien untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pengusaha sangat berkepentingan dengan birokrasi yang bersih dan efisien. Kolaborasi yang sehat akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, menghapus birokrasi yang korup, mempermudah perizinan, hingga membuka lapangan kerja baru. Inilah kunci agar kita bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah,” ujar Soetomo.

Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Leo Herlambang, menyatakan bahwa birokrasi harus mampu menjadi pendorong daya saing.

“Target pemikiran kita jelas: birokrasi harus jadi motor penggerak yang mampu meningkatkan inovasi, memperkuat investasi, dan mendorong daya saing global. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari jebakan pendapatan menengah dan melompat menjadi negara berpendapatan tinggi,” kata Leo.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama, menambahkan bahwa birokrasi adalah titik kritis yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi.

“Middle income trap ini ancaman nyata bagi negara berkembang seperti Indonesia. Birokrasi di sini jadi titik paling krusial. Bisa jadi penghambat kalau lamban, tidak transparan, atau korup. Tapi sebaliknya, birokrasi juga bisa jadi pendorong utama pertumbuhan bila dijalankan dengan bersih, efisien, dan pro-investasi,” jelas Tirta.

Menutup diskusi, Hery kembali menegaskan bahwa gagasan dalam buku ini akan ditindaklanjuti secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Birokrasi kita harus mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan Asta Cita dan menjadi rencana tindak lanjut secara holistik untuk transformasi birokrasi kita,” pungkasnya.