RRI.CO.ID, Gorontalo – Perekonomian Gorontalo menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah tantangan global. Hingga Triwulan III tahun 2025, ekonomi Gorontalo tercatat tumbuh impresif sebesar 5,49 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,04 persen. Penegasan ini dikemukakan, Kepala Bidang PPA II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Muh. Fahmi Wijaya pada kegiatan Press Conference ALCo Regional, Makro Ekonomi, Keuangan, dan Moneter Lo Hulonthalo, Periode Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025, bertempat di Aula Mohuyula Kanwil DJPb, Selasa 27 Januari 2026. 

Menurut Fahmi, momentum positif ini juga didukung oleh inflasi yang tetap terkendali pada level 2,52 persen (yoy) pada Desember 2025. Hal ini penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. 

"Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 72,62 dengan kategori 'Tinggi," ujar Fahmi 

Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 13,24 persen pada Maret 2025. Sedangkan Sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, juga mencatatkan kinerja yang sangat baik. Dimana, Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat signifikan sebesar 5,60 persen menjadi 120,89 pada Desember 2025, menandakan perbaikan yang berkelanjutan dalam kesejahteraan petani.

Namun, meskipun ada pencapaian positif, Fahmi juga mencatat adanya tantangan pada tingkat pengangguran terbuka yang sedikit meningkat menjadi 3,42 persen. Menurutnya, tantangan ini mengharuskan adanya transformasi kompetensi tenaga kerja agar lebih siap menghadapi perkembangan pasar kerja yang terus berubah. 

Di sisi fiskal, Fahmi menekankan pentingnya peran optimal APBN dalam mendorong pembangunan daerah. Hingga 31 Desember 2025, Pendapatan Negara di Gorontalo terealisasi sebesar Rp1,37 triliun atau 89,94 persen dari target yang ditetapkan. Penerimaan perpajakan, yang mencapai Rp928,08 miliar, menjadi kontribusi utama pendapatan negara di daerah ini. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola KPKNL Gorontalo mencatatkan prestasi luar biasa, dengan realisasi mencapai 131,95 persen dari target, yaitu Rp440,57 miliar.

"APBN terus berfungsi sebagai shock absorber dan akselerator pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat," kata Fahmi

Sebagai bagian dari upaya memperkuat daya beli masyarakat, pemerintah juga memperkuat jaring pengaman sosial dan mendukung sektor UMKM. Sepanjang tahun 2025, bantuan sosial sebesar Rp631,10 miliar telah disalurkan kepada 949.589 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara subsidi untuk energi, pupuk, dan perumahan juga telah terealisasi dengan baik.

Di sektor ekonomi mikro, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sebesar Rp550,08 miliar untuk 11.849 debitur, dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp86,22 miliar bagi 14.069 debitur, yang sebagian besar berasal dari sektor perdagangan.

Salah satu program prioritas pemerintah yang berjalan efektif di Gorontalo adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah dimulai pada Januari 2025. Hingga 23 Januari 2026, program ini telah menjangkau 93.291 penerima manfaat, yang terdiri dari 90.514 siswa dan 2.866 ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

"Kami berharap APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat Gorontalo," ucap Fahmi 

Penerimaan pajak yang solid dan pengelolaan aset negara yang efektif menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung kemandirian pembangunan daerah. Sementara itu, Bea Cukai Gorontalo juga memainkan peran strategis dalam memfasilitasi perdagangan dan melindungi masyarakat, dengan tercatatnya surplus neraca perdagangan Gorontalo sebesar US$6.051,84 hingga November 2025.

Melalui kolaborasi antara berbagai instansi terkait, pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN berkontribusi langsung kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas di Provinsi Gorontalo. (RA)